TenggaraNews.com, KENDARI – Kasus dugaan korupsi percetakan sawah di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Kolaka tahun 2012 sampai dengan 2014 lalu yang diperuntukan untuk tiga kelompok tani di Desa Lamedai, Kecamatan Tanggetada masih berbuntut panjang.
Ditemui awak media TenggaraNews.com, terdakwa Tajudin selaku ketua kelompok tani Matirro Decceng, melalui kuasa hukumnya M Yusri SH menjelaskan, bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka tidak mampu memberikan secara detail hasil kerugian negara yang diakibatkan oleh kliennya.
“Hasil auditnya belum jelas juga, karena dalam hal ini dakwaan jaksa menggabungkan tiga kelompok tani, yakni Ahmad selaku Ketua Kelompok Tani Sipatuo dan Rahman Ketua kelompok tani Muda, jaksa tidak memisah-misahkan mereka. Sehingga sulit untuk mengetahui dana yang digunakan untuk masing-masing ketua kelompok, ” ungkapanya saat ditemui di Pengadilan Negeri Tipikor/ PHI Klas I A Kendari, Selasa 7 November 2107.
Selain itu, kata dia, beberapa saksi yang sudah dihadirkan dalam persidangan kasus tersebut, belum menyebutkan adanya keterlibatan kliennya dalam proyek yang bersumber dari APBN itu.
“Jadi begini, saksi yang sudah diperiksa disini sekitar 10 orang lebih, mereka tidak membeberkan apakah kapasitas klien saya ini melakukan korupsi atau tidak. Namun Jaksa itu, menjaring klien saya melakukan korupsi, bahkan mantan kadis pertanian dan PPKnya itu mereka bilang bahwa proyek ini tidak ada masalah, jadi saya binggung dimana keterlibatan klien saya, ” beber Yusri.
Untuk diketahui, kasus tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Tipikor/ PHI Klas I A Kendari, dan masih memasuki pemeriksaan saksi dari anggota tiga kelompok tani yang mendapatakan proyek tersebut.
Sebelumnya, proyek percetakan sawah tahun 2012 dengan anggaran Rp 1 milyar, dan pada 2014 sebesar Rp 1 milyar lebih di Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Kolaka, diperuntukan untuk kelompok tani di Desa Lamedai yang bersumber dari APBN. Dimana, saat itu anggaran proyeknya telah dicairkan melalui rekening tiga kelompok tani.
Kendati demikian, pekerjaan penggarapan percetakan sawah seluas 200 hektare, rupanya ketiganya hanya mengerjakan 160 hektare, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan seluas 40 hektare. Sehingga sesuai perhitungan pihak Kejari Kolaka, negara dirugikan sebesar Rp 400 juta.
Laporan: Ifal Chandra
Editor: Ikas Cunge
