TenggaraNews.com, KENDARI – Jumlah masyarakat Sulawesi Tenggara yang positif terinfeksi virus corona saat ini mencapai 27 orang. Kondisi tersebut mendorong berbagai pihak di bumi anoa menyarankan agar Gubernur Sultra, Ali Mazi segera mengambil kebijakan untuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Salah satu pihak yang menyarankan penerapan PSBB di bumi anoa adalah DPD Bintang Muda Indonesia (BMI) Sultra.
“Demi kemanusiaan, Gubernur harus berani untuk segera mengambil kebijakan PSBB,” desak Ketua DPD BMI Sultra, Muh. Yusuf Yahya, Jumat 17 April 2020.
Lebih lanjut, pria yang popular dengan sapaan Bang Uchup ini menjelaskan, bahwa kebijakan PSBB sangat efektif untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Sultra.
Selain itu, kebijakan PSBB juga harus diikuti dengan kebiasaan masyarakat taat aturan dan seruan pemerintah.
Ditanya soal pemenuhan kebutuhan warga jika kebijakan PSBB dilakukan Pemprov, Yusuf Yahya menyebutkan, bahwa penganggaran Rp300 miliar yang telah disepakati bersama DPRD Provinsi Sultra bisa dialihkan untuk mendukung PSBB.
“Rp300 miliar yang dialokasikan dari APBD untuk pencegahan Covid-19 ini saya rasa bisa digunakan untuk persiapan PSBB, agar peruntukkan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di publik,” ungkapnya.
“Asas manfaatnya jelas dirasakan langsung masyarakat Sultra yang terdampak Covid-19,” tambahnya.
Menurut Bang Uchup, pengalihan anggaran Rp300 miliar untuk mendukung penerapan PSBB merupakan ujian serius bagi Gubernur, sejauh mana kepedulian seorang Ali Mazi sebagai kepala daerah terhadap masyarakatnya.
Sebab, lanjutnya, jika gubernur tak berani mengambil keputusan untuk penerapan PSBB, dan mengalihkan anggaran Rp300 miliar tersebut untuk mendukung kebijakan tersebut, maka sama saja Ali Mazi tak peduli terhadap keselamatan masyarakatnya.
“Saya rasa tidak ada salahnya jika Gubernur Sultra belajar dari kesigapan Gubernur Riau. Kita tidak inginkan ada lagi korban jiwa akibat wabah Covid-19 ini,” jelasnya.
Selain itu, Yusuf Yahya juga menegaskan, agar gubernur merubah kebiasaan lamanya yang kerap bangun siang. Menurutnya, bagaimana bisa pola hidup sehat itu diterapkan jika selalu bangun siang.
“Jangan tunggu masyarakat yang membangunkan pemimpinnya, itu tidak baik. Harus mulai dirubah polanya. Kalau perlu, setelah menunaikan Shalat Subuh Gubernur harus sudah turun lapangan, itu baru namanya seorang pemimpin yang peduli dan amanah,” tegasnya.
Yusuf kembali menegaskan, jika gubernur tak merubah kebiasan bangun siangnya, maka DPD BMI Sultra bersama masyarakat akan melakukan sidak ke rumah jabatan (Rujab), untuk membangunkan pemimpinnya.
Laporan : Ikas
