TenggaraNews.com, KENDARI – Melalui pembentukan Kampung KB di 17 kabupaten/kota se Sultra, BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berupaya mewujudkan program pembangunan keluarga Indonesia yang berkualitas. Hal tersebut diungkapkan Kabid Adpin BKKBN Sultra, Agus Salim.
Menurut dia, program KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh di lapangan. Kampung KB merupakan salah satu bentuk atau model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh, yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi kampung KB) di seluruh kabupaten dan kota.
Dikatakannya, pembangunan keluarga sejahtera maknanya identik dengan pengentasan kemiskinan, karena tujuannya sama meningkatkan derajat kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat. Secara sederhana keluarga itu akan sejahtera, apabila bebannya tidak berat, ekonominya kuat, dan ketahanannya mantap.
“Program pembangunan keluarga yang terakumulasi dalam KKBPK dengan empat pokok garapan, yaitu pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pemantapan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga serta ditambah dengan pengendalian, pemantauan, pengamatan serta pembinaan penduduk bagian dari pengentasan kemiskinan,” katanya.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, agar keluarga tidak mempunyai beban yang berat, maka diawali dengan membentuk keluarga kecil, yang kemudian diukur dengan rata-rata punya anak (Total Fertility Rate).
Pembentukan keluarga kecil, kata Agus, sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu perkawinan dan pengaturan kelahiran. Perkawinan yang menunjang pembentukan keluarga kecil ditentukan oleh usia dan pola perkawinan, sedangkan pengaturan kelahiran melalui pemakaian kontrasepsi ditentukan oleh 3 hal yaitu tingkat kesertaan, tingkat kelangsungan KB dan efektivitas kontrasepsi dalam ber-KB.
Agus juga menambahkan, kestabilan dan peningkatan ekonomi keluarga tidak selalu harus berpenghasilan tinggi, akan tetapi lebih cenderung pada keseimbangan antara pengeluaran tidak melebihi pendapatan, menggali sumber ekonomi baik individual, keluarga maupun dalam lingkungan kelompok masyarakat, sehingga tercapai rendahnya beban ketergantungan atau dalam istilah demografi disebut dependency ratio. Kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam program KKBPK adalah memantapkan jiwa wirausaha, permodalan, produksi dan pengemasan, pemasaran, kemitraan serta kemandirian yang dikemas dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), adalah bagian dari pengentasan kemiskinan keluarga.
“Ketahanan keluarga harus diawali dengan kualitas masing-masing anggota keluarga terdiri dari bapak, ibu, anak dan anggota keluarga lainnya yang mempunyai akhlak, nilai-nilai moral yang baik. Sehingga rencana dan pembangunan keluarga ini dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh para keluarga.
“Kampung KB dikembangkan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidul keluarga dan masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah pinggiran, miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil, DAS dan wilayah nelayan di seluruh tanah air,” tambahnya.
Laporan: Ikas Cunge
