TenggaraNews.com, JAKARTA – Berdasarkan hasil musyawarah nasional (Munas) Forum Pimpinan Redaksi Nasional (FPRN), lima Pimred dari daerah yang berbeda mendapatkan amanah sebagai Ketua Pimpinan Pusat (PP), Minggu 15 September 2019.
Dari kelima ketua PP terpilih, salah satunya merupakan delegasi asal Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), yakni Andi Muh. Safriansyah. Sedangkan empat diantaranya adalah Bayu Nugroho asal Kediri, Polman Manalu dari Bekasi, Ramdani delegasi Lampung dan Dedy HB asal DKI Jakarta.
Untuk Provinsi Sultra, hanya mengirimkan dua delegasi. Dan satu perwakilan yakni Andi Muh. Safriansyah masuk dalam bursa calon ketua PP bersama sembilan orang lainnya. Alhasil, pria yang akrab disapa Bang Andi ini berhasil terpilih sebagai salah satu ketua , dengan posisi perolehan suara terbanyak kedua.
Mantan aktivis 1998 ini mengungkapkan, FPRN berkomitmen untuk memerangi berita bohong alias hoax yang saat ini merebak serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Menurut dia, pimpinan redaksi merupakan posisi yang strategis, karena jadi penentu kelayakan sebuah berita bisa dipublish atau tidak. Olehnya itu, Andi menekankan, FPRN akan menjadi garda terdepan dalam upaya menangkal hoax.
“Sebagai ujung tombak informasi di Indonesia, media harus bisa menyajikan pemberitaan yang kredibel yang mengedukasi masyarakat. Dan inilah tugas pimpinan redaksi,” ujar mantan jurnalis Koran Peduli ini, Senin 16 September 2019.
Terkait keberadaannya di kepengurusan pusat, Andi mengatakan, bahwa hal itu merupakan pembuktian kualitas SDM Sultra, yang memiliki potensi dan kualitas luar biasa.
“Yah, kita di daerah juga bisa kok bersaing di kanca nasional. Selain itu, hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita (Pimpinan redaksi) senusantara bisa saling menguatkan, dan bersinergi bersama dalam memerangi hoax,” katanya.
Selain dihadiri para pimpinan redaksi se-Indonesia, Munas tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Adat Raja-Raja Nusantara, YPM Prof DR H.E.Irwannul Latubual, MM,.MH,.Ph.D, Komisioner Kompolnas, Dede Farhan Aulawi, Dosen UMJ dan pengurus PBNU.
Laporan: Ikas