TenggaraNews.com, KENDARI – Wacana peleburan beberapa fakultas di Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari terus mendapatkan protes dari peserta didik. Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) merupakan salah satu fakultas yang akan dihapus, kemudian dikembalikan ke Fakultas Pertanian.
Untuk itu, ratusan mahasiswa dan alumni FTIP UHO mengadukan hal tersebut ke DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)
Ketua Forum Alumni FTIP, Puspa Bayu Nugraha STP mengungkapkan, aksi demonstrasi ini juga membawa mosi tidak percaya terhadap UHO Kendari. Kemudian, pihaknya mendesak DPRD Provinsi Sultra untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) alias hearing bersama UHO.
“Kami juga mendesak anggota DPRD Provinsi Sultra, agar meengkomunikasikan dan mengkonsultasikan persoalan ini ke pihak Kemenriset Dikti dan UHO,” ujarnya kepada TenggaraNews.com, Selasa 28 November 2017.
Lebih lanjut, Bayu menerangkan, apabila moratorium yang berdampak pada peleburan fakultas tersebut dilaksanakan, maka alumni FTIP bisa diibaratkan lahir tanpa ibu. Sebab, dikemudian hari akan memberikab dampak negatif kepada para alumni, karena bergelar Sarjana Teknologi Pertanian (STP), tapi Fakultasnya tidak ada.
“FTIP ini kan sudah dikatakan bahwa telah berkemandirian, tapi mengapa harus dileburkan? Ada apa sebenarnya. Informasi yang saya dengar, bahwa mahasiswa FTIP yang terdaftar di Kemenriset Dikti hanya sekitar 100 lebih, tapi kenyataannya kan saat ini berjumlah 1200 peserta didik,” beber angkatan 2009 ini.
Korlap massa aksi, Muhamad Abas secara tegas meneriakan penolakannya terhadap pengembalian Fakultas Teknologi Industry Pertanian (FTIP), kepada fakultas pemekarnya sesuai dengan surat keputusan Kementerian Riset Teknoligi dan Pendidikan Tinggi (Kemenriset Dikti). Selain itu, pihaknya huga mendesak Presiden Jokowidodo untuk memberi ruang bagi perkembangan keilmuan, pada lembaga pendidikan tinggi berbasis teknolgi dan industri pertanian, demi terwujudnya kemandirian sosial ekonomi berbasis teknologi industri pertanian bagi masyarakat Sultra.
“Kami juga mendesak DPR RI mengevaluasi tiga tahun masa kerja Presiden Jokowidodo, dalam Nawacitanya terhadap pendidikan,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi IV, Muhamad Jafar mengatakan, mencermati dinamika yang ada akhir-akhir ini, pihaknya turut berempati apabila peleburan tersebut tetap dilaksanakan pihak Kemeriset Dikti.
Sebagai wakil rakyat, kata dia, menerima aspirasi tersebut kemudian dikomunikasikan ke pimpinan tertinggi di dewan, agar tuntutan masa aksi bisa dilanjutkan ke pihak Kementiset Dikti.
Muhamad Jafar juga menambahkan, bahwa persoalan ini akan menjadi tugas bagi komisi yang membidangi pendidikan tersebut, untuk mengkomunikasikan persoalan tersebut ke pihak Kemenriset Dikti. Bahkan, dirinya berharap agar ada perwakilan mahasiswa yang turut hadir dalam upaya konsultasi tersebut.
“Pada dasarnya, semua yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa akan saya sampaikan kepada pimpinan. Apakah nantinya akan dilakukan hearing atau tidak, nanti pasti akan kami sampaikan ke adik-adik,” ujar politisi PDIP tersebut.
Laporan: Ikas Cunge
