TenggaraNews.com, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kelima kalinya. Sebelumnya, predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut juga diterima pada tahun 2017 lalu.
Penyerahan tersebut diberikan oleh Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI, Heru Kreshna Reza kepada Ketua DPRD Provinsi Sultra, Abdurahman Saleh, dan Penjabat Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi pada rapat Paripurna Istimewa, di Gedung Paripurna DPRD Sultra, Senin 28 Mei lalu.
Auditor Utama BPK RI, Heru Kreshna Reza mengatakan, pencapaian tersebut merupakan prestasi yang luar biasa, dimana Pemprov Sultra kembali meraih penghargaan dari BPK untuk yang ke lima kalinya.
“Ini bisa diraih secara berturut-turut karena kerjasama para Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan saat pemeriksaan LKPD,” ujarnya.
Tetapi, kata dia, masih ada catatan-catatan yang masih harus untuk dibenahi, seperti penyajian dan penatausahaan kas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas belum tertib.
Kemudian, lanjutnya, masih ada pengalihan kewenangan atas aset dari kabupaten/kota kepada provinsi yang juga belum tertib, pemanfaatan kekayaan daerah belum sesuai ketentuan serta pembayaran tunjangan profesi, khususnya guru belum tertib.
“Olehnya itu, saya berharap catatan-catatan ini bisa dibenahi, guna meraih kembali WTP ditahun berikutnya,” terang Heru Kreshna Reza.
Selain itu, Ia menambahkan, Pemprov Sultra bisa menyusun anggaran yang mendorong peningkatan kemakmuran, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, serta menekan nilai pengangguran dan kemiskinan.
“Pencapaian opini WTP akan kurang bermakna, jika kesejahteraan rakyat di Provinsi Sultra belum tercapai,” tandasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi mengungkapkan, penghargaan opini WTP ini adalah bentuk kerja keras antara Pemerintah Provinsi, bersama DPRD Sultra yang berfungsi sebagai pengawasan.
Namun, Teguh juga tak memungkiri bahwa masih banyak yang perlu dibenahi, seperti yang dimaksud oleh BPK RI.
“Sehingga saya berharap, agar pihak terkait lebih meningkatkan kinerja dimasing-masing instansi, seperti peningkatan pembangunan yang dapat berdampak pada kesejahteraan rakyat Sultra,” pungkasnya.
Laporan: Muhamad Isran
