TenggaraNews.com, MUNA BARAT – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna Barat (Mubar) menjadi sorotan akhir-akhir ini. Pasalnya, fasilitas kantor tidak memadai dan sangat memprihatinkan, karena bangunan seperti plafon dalam ruangan nampak rusak.
Menanggapi persoalan tersebut, Sekrertaris Dewan (Sekwan), Asbar Haimudin mengatakan, pemerintahan Kabupaten Mubar sebenarnya lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan kesejahteraan masyarakat, ketimbang pada kemewahan kantor.
Pada saat ini, kata dia, pembangunan didahulukan yang lebih prioritas dan mendesak. Tapi pada prinsipnya, kantor DPRD Mubar masih dalam proses pembangunan, hanya saja terpending karena adanya wabah Covid-19.
“Pemenuhan anggaran atau refocusing, dalam waktu dekat ini Kantor DPRD Mubar akan direhab. Perlu diketahui, Kantor DPRD saat ini bukanlah milik pemerintah tapi milik yayasan, sehingga dalam proses perbaikan tidak serta merta akan dilakukan perbaikan, namun harus kita izin dulu sama yang punya yayasan,” ucapnya, Rabu 1 Juli 2020.
Dikatakannya, bahwa eksekutif dan legislatif saling bersinergi tidak mengutamakan kemewahan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun legislatifnya, tetapi dengan kantor yang sudah seperti itu justru banyak melahirkan prestasi.
“Muna Barat berturut-turut mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). APBD-nya pun tidak pernah terlambat, itu salah satu bentuk komitmen dari salah satu legislatif juga dengan Pemda, dalam bekerjasama membangun daerah untuk kesejahteraan rakyat. Walaupun dengan kondisi gedung seperti itu tugas dan tanggung jawab DPRD Mubar dapat terlaksana dengan baik,” katanya.
Menururnya, tak ada gunanya jika kantor DPRD mewah tapi jalanan dan jembatan rusak. Walaupun Kantor DPRD berdiri megah tujuh lantai, tapi kalau tidak ada pembangunan hanya ada kemewahan, tentu hal seperti itu tidak diharapkan oleh masyarakat.
“Untuk pastinya, Kantor DPRD Kabupaten Muna Barat akan direncanakan pembangunannya di wilayah bumi praja Laworo,” pungkasnya.
Laporan : Phoyo
