TenggaraNews.com, JAKARTA – Sejumlah daerah memutuskan menunda pembukaan sekolah lantaran situasi pandemi covid-19 yang tak kunjung melandai. Izin pembukaan sekolah ini sebelumnya telah diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mulai Januari 2021.
Daerah yang sudah memutuskan untuk membuka pada Januari mendatang pun menunda rencana itu.
“Ya, kita tunda dulu karena semuanya belum pasti,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com.
Penundaan pembukaan sekolah ditetapkan melalui Surat Edaran Nomor 445/0017480 Tentang Peningkatan Covid-19 dan disampaikan kepada seluruh wali kota dan bupati di Jateng.
Ganjar menegaskan penundaan tersebut berlaku di seluruh wilayah Jateng dan harus dipatuhi, khususnya bagi wlayah dengan peningkatan kasus covid-19 yang tinggi.
“Kecuali nanti tiba-tiba terjadi penurunan drastis gitu ya. Di awal-awal bulan, masyarakat taat, vaksin mulai masuk, terjadi penurunan, ya bukan tidak mungkin kita buka. Tapi rasa-rasanya kalau Januari kok belum,” tambahnya.
Keputusan serupa juga diambil Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Rencananya sekolah tatap muka akan dilaksanakan mulai Januari 2021. Namun pemerintah setempat memutuskan menunda karena wilayah tersebut masih berada di zona merah.
Penundaan dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian komprehensif terhadap rencana itu dan menerima rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Palembang.
Atas kebijakan tersebut, siswa SD sampai SMP di bawah kewenangan pemkot Palembang akan tetap melakukan pembelajaran jarak jauh tahun depan.
“Tadinya kita pengen buka per Januari. Setelah ada rembukan dari satuan tugas, dalam hal satgas Pemkot Palembang, sembari kita menekan angka sebaran yang ada, maka mengalami penundaan,” ujar Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa, dilansir CNN TV pada Rabu 23 Desember 2021.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan tanggapan tentang rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).
Rapat kerja tersebut membahas tentang laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019, proses hibah hak paten merdeka belajar serta kebijakan sekolah yang berada dalam zona hijau COVID-19.
Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, penundaan pembukaan sekolah juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat; Kota Manado, Sulawesi Utara; dan Tangerang, Banten.
Pemerintah setempat khawatir pembelajaran tatap muka di tengah laju kasus tak terkendali mengakibatkan klaster baru di lingkungan sekolah.
Sebelumnya, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mengkaji ulang Hal ini diungkap berdasarkan masukan dari orang tua murid.
“Dalam beberapa hari terakhir ini, kami menerima banyak sekali masukan dari orang tua murid yang khawatir jika sekolah jadi dibuka kembali bulan depan. Mereka khawatir dengan penyebaran covid-19 yang kian tak terkendali,” kata Ketua Komisi X Syaiful Huda, Kamis (24/12/2020).
Izin pembukaan sekolah diketahui diserahkan kepada pemda sepenuhnya melalui surat keputusan bersama Mendikbud, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Sesuai edaran, sekolah di semua zona dapat dibuka mulai tahun depan, asal memenuhi daftar periksa, siap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, dan menerima izin dari pemda dan komite sekolah.
Jumlah positif covid-19 di Indonesia diketahui menembus 700 ribu kasus. Dari data 27 Desember 2020, dan 21.237 meninggal dunia.
laporan : fey/psp/rus
