TenggaraNews.com, KENDARI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari kembali menyoroti mega proyek jalan Kendari-Toronipa.
HMI menilai mega proyek tersebut tidak memberikan keadilan kepada masyarakat Sultra. Sebab, mega proyek itu menghabiskan anggaran Rp1 triliun lebih dari hasil utang ke PT. SMI, dengan volume jalan kurang lebih 14 kilometer.
Di sisi lain, masih ada sekitar 250 kilometer jalan provinsi yang kondisinya rusak parah tersebar di berbagai kabupaten/kota, justru diabaikan Pemprov Sultra.
Ketua Umum HMI Cabang Kendari, Sulkarnain mengatakan, pihaknya menduga keputusan Gubernur Sultra lebih fokus membangun kawasan jalan menuju villa miliknya itu, dan mengabaikan 250 kilometer jalan provinsi yang kondisinya rusak parah sudah tak sejalan lagi dengan visi pembangunan Ali Mazi-Lukman Abunawas (Aman), yakni gerakan akselerasi pembangunan wilayah daratan dan lautan (Garbarata).
Padahal, HMI menilai, 250 kilometer jalan provinsi yang kondisinya rusak para itu sangat menentukan perputaran roda perekonomian di daerah.
“Bukannya mewujudkan akselerasi pembangunan sesuai visi yang dicanangkan, Pemprov Sultra dibawah nahkoda Ali Mazi malah telah menimbulkan ketimpangan pembangunan di bumi anoa,” katanya, Senin 22 Februari 2021.
“Coba saja kita fikir secara realistis, katanya mau mewujudkan Garbarata, sementara Pemprov mengutang triliunan hanya untuk pembangunan jalan dengan volume kurang lebih 14 kilometer, sedangkan ratusan kilometer jalan provinsi yang rusak diabaikan.
Berhentilah lakukan pembohongan dan pembodohan kepada masyarakat,” tegas Sulkarnain.
Lebih lanjut, dia juga menyoroti fisik pembangunan jalan Kendari-Toronipa yang diduga dikerjakan tak sesuai bestek, sehingga sarat akan permainan untuk mengambil keuntungan dan kuat dugaan dibagi-bagi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
“Kami sudah turun ke lapangan meninjau pembangunan jalan itu, nampak bergelombang dan di beberapa sudut ruas jalan juga seperti dikerjakan tak sesuai bestek,” ungkapnya.
Olehya itu, Sulkarnain menantang KPK RI untuk segera turun ke Sultra meninjau langsung dan melakukan penyelidikan terhadap proyek tersebut. Jika tidak, pihaknya juga akan bertandang ke Kantor KPK untuk melaporkan disertai penyerahan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan.
“Yah, kami juga mau lihat, apakah KPK RI berani turun ke Sultra untuk menyelidiki proyek jalan Kendari-Toronipa ini. Seharusnya, lembaga anti rasuah itu tak hanya menunggu laporan baru bergerak,” harapnya.
Selain itu, Sulkarnain juga mempertanyakan seperti apa kajian-kajian sosiologis, ekonomis dan lainnya yang mendadari Pemprov Sultra memutuskan untuk membangun jalan tersebut, dengan struktur fisik berupa beton dan menghabiskan anggaran triliunan.
Menurutnya, jika pengembangan sektor pariwisata yang menjadi alasan, seharusnya Pemprov bisa berhemat anggaran dengan tidak membangun fisik jalan beton. Sebab, tak ada kendaraan pariwisata dengan bobot tonasenya over kemudian akan melalui jalan tersebut.
Parahnya lagi, lanjut Sulkarnain, titik nol pengerjaan jalan tersebut diambil dari depan gerbang villa pribadi gubernur. Hal itu pun menimbulka pertanyaan besar publik.
“Kenapa tidak diambil titik nolnya dari perbatasan Kendari menuju Toronipa. Kenapa harus di depan gerbang villa pribadi pak gubernur? Ada apa sebenarnya yang melatarbelakangi penetapan titik nol pekerjaan proyek tersebut,” ujarnya dengan nada bertanya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Provinsi Sultra, Nur Sinapoy yang menerima massa aksi mengungkapkan, bahwa pihaknya akan melayangkan surat panggilan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Gubernur Sultra dan instansi-instansi terkait.
“Yah, semua aspirasi masyarakat akan kita tindak lanjuti. Tadi juga sudah kita sepakati untuk melaksanakan RDP pada 8 Maret mendatang,” ujarnya.
Ditanya soal sorotan massa aksi terkait urgensi pembangunan jalan Kendari-Toronipa tersebut, politisi Partai NasDem ini enggan memberikan jawaban.
“Nanti pak gubernur yang menjelaskan itu, karena pasti ada alasan dan pertimbangan beliau memprogramkan mega proyek tersebut,” tambahnya.
Mantan Pj. Bupati Konkep ini juga mengaku belum melihat seperti apa kajian yang mendasari pembangunan jalan wisata itu, karena mega proyek ini disetujui oleh anggota dewan periode sebelumnya.
“Mega proyek ini kan disetujui oleh anggota dewan peridoe sebelum kami. Mungkin saja mereka sudah menerima seperti apa kajiannya, sehingga mereka menyetujuinya,” pungkasnya.
Kepala Dinas Kominfo Sultra, Ridwan Badalla mengatakan, jalan Kendari-Toronipa sangat urgent dalam konteks pengembangan sektor pariwisata nasional bahkan international kedepannya. Sebab, potensi pariwisata di sana sangat besar karena ada Bokori dan Toronipa.
“Maka kita bikin akses jalan dong. Sehingga bapak gubernur membangun jalan poros Toronipa,” katanya, saat dikonfirmasi via telepon.
Selain itu, lanjutnya, PT. SMI memberikan pinjaman untuk investasi jangka panjang, sehingga mana mungkin mau berinvestasi di sepanjang jalan rusak yang ada di daerah-daerah.
Kadis Kominfo juga menambahkan, bahwa Pemprov Sultra juga sudah memikirkan jalan provinsi yang rusak, melalui pemanfaatan Aspal Buton yang akan digunakan untuk 1000 kilometer infrastruktur jalan, setidaknya 600 kilometer dapat dimanfaatkan di Sultra
Terkait bestek, Ridwan Badalla mengaku tidak bisa memberikan jawaban. Hanya saja, Ia menyayangkan massa aksi mengapa melalukan demonstrasi. Menurutnya, seharusnya massa aksi turun melakukan investigasi.
“Yah mungkin saja kontur tanah yang sangat potensi turun, tapi perusahaan tetap melakukan perbaikan,” ucapnya.
Ditanya soal kajian sosiologis dan ekonomisnya, Ridwan mengaku telah melalui tahapan tersebut. Sebab, dirinya merupakan salah satu tim yang melakukan riset
Berdasarkan hasil riset yang dilakukannya, terkait tingkat sosial masyarakat di Toronipa, jika tidak ada akses jalan maka akan tetap begitu-begitu saja hingga 40 tahun ke depan. Sementara alam yang sangat indah menawarkan potensi wisata yang menarik.
Dari aspek ekonominya, Ridwan mengakui jika Toronipa sama sekali tidak menjual, hanya untuk domestik saja.
Sedangkan Pulau Bokori, memang memiliki nilai jual dengan keberadaan perahu-perahu milik masyarakat yang digunakan untuk penyeberangan ke Pulau Bokori
“Saya pernah diskusi dengan mereka (masyarakat), pekerjaan itu hanya sambilan. Nah, ketika aspek ini kita tawarkan dan menjadi incaran wisatawan mancanegara dan domestik untuk datang, maka masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut akan terdampak aspek ekonominya,” bebernya.
Terkait keberadaan villa pribadi gubernur, Ridwan memastikan tidak ada kaitannya dengan pembangunan proyek jalan wisata tersebut.
“Ngapain villa kecil itu mau membangun jalan. Toronipa itu bukan kampungnya gubernur loh,” ucapnya.
Soal titik nol pembangunan jalan yang dimulai dari depan gerbang villa pribadi gubernur, Ridwan mengatakan, bahwa kemungkinan itu target yang dibangun kontraktornya alias kebijakan kontarktor.
“Saya tidak bisa menyimpulkan itu. Tidak mungkin gubernur mengambil kebijakan tanpa pertimbangan teknis,” pungkasnya.
Laporan: Ikas
