Forum HK2 Sultra Desak Pemerintah Revisi UU ASN

TenggaraNews.com, KENDARI – Wacana pemerintah pusat kembali membuka peluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018, secara tegas ditolak Forum Honorer K2 Indonesia Cabang  Sultra. Tak hanya itu, organisasi yang beranggotakan 14 ribu tenaga honorer tersebut, juga meminta pemerintah agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) ASN Nomor 5 Tahun 2014.

Untuk itu, perwakilan tenaga honorer yang tergabung dalam organisasi tersebut menyambangi Ketua DPD PDIP Sultra, Hugua untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan harapan dapat difasilitasi melalui pendekatan birokrasi. Artinya, Fraksi PDIP di DPRD Provinsi dapat membawa aspirasi para honorer ini ke pemerintah pusat melalui jalur partai.

Korwil FHK2I Sultra, Madeang menyebutkan, kebijakan pemerintah yang membuka pendaftaran CPNS secara umum, dinilainya tidak memberikan peluang bagi para honorer yang telah lama mengabdi. Terlebih lagi, UU ASN tersebut juga menutup ruang bagi para honorer yang berusia di atas 35 tahun, karena terganjal regulasi.

“Hak-hak kami dibunuh oleh undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014. Sebab, mereka (honorer) terganjal dipersoalan umur yang sudah diatas 35 tahun, kemduian kebijakan tes CPNS mengharuskan tenaga honorer ini harus diuji dulu,” ungkapnya, saat menemui Ketua DPD PDIP Sultra, Hugua di Waroeng X-Bro, Rabu 26 September 2018.

Menurut dia, permintaan mereka hendaknya bisa dilakukan pendekatan melalui birokrasi. Olehnya itu, Ia berharap agar pemerintah mengeluarkan regulasi seperti Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden yang nantinya bisa menjadi payung hukum, agar honorer K2 diberikan kepastian untuk diangkat menjadi ASN.

“Kami sudah meminta dukungan ke DPRD dan Bupati setempat dan semua mendukung. Hanya saja, dukungan mereka tidak realistis dan tidak langsung kepada presiden, kami berkeyakinan Pak Hugua bisa menyampaikan itu ke Presiden,” pungkasnya.

Selain persoalan CPNS dan revisi UU ASN, Forum HK2 Sultra ini juga mengeluhkan rendahnya gaji yang yang diterima dari Pemda, yang besarannya sangat jauh di bawah UMR, yakni hanya dikisara Rp400-700 ribu per bulan. Dengan sistem penerimaan honor tersebut per tri wulan (tiga bulan sekali). (IC/red)