TenggaraNews.com, JAKARTA – Imam besar masjid Istiqlal, Prof.Dr.KH. Nasaruddin Umar MA meminta kepada pemerintah daerah agar melibatkan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di setiap pertemuan formal, khususnya saat pembahasan peraturan daerah (Perda).
“Jangan sampai justru Perda dibuat dapat memancing munculnya aksi terorisme maupun radikalisme di daerah,” kata Nasaruddin Umar saat berbicara di Forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKPT sebagai Indonesia di Hotel Mercury Ancol, Jakarta, Senin 18 Februari 2019.
Perda dimaksud, menurut Nasaruddin khususnya terkait erat dengan kebijakan bidang pariwisata dan ritual-ritual yang mengandung unsur kesirikan. Selama ini menurut dia, FKPT hanya ikut dilibatkan manakala sudah terjadi peristiwa, sementara dalam situasi aman nama lembaga ini pun tidak pernah disebut.
“Tapi sudah seperti itu nasib FKPT. Untuk apa dipuji di bumi, sementara dicela di langit”ujarnya memberi semangat peserta Rakernas.
Nasaruddin menambahkan, salah satu upaya untuk mencegah tumbuh-suburnya radikalisme dan terorisme di daerah yakni dengan kearifan lokal. Sayangnya, kearifan lokal juga tidak mendapat perhatian serius dari Pemda untuk dikembangkan.
“Jika lokal wisdom (kearifan lokal) dan sentral power (pusat kekuasaan) kuat, tidak akan terjadi konflik horizontal. Pasalnya, jika ini terjadi bisa memicu terjadinya aksi terorisme dan radilisme di masyarakat”, tambah Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Rakernas Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) diikuti sebanyak 32 provinsi di Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari (18-20 Februari) di Jakarta. FKPT Sultra sendiri mengutus sebanyak 8 pengurus inti dan satu orang satuan tugas (Satgas).
Ke delapan pengurus tersebut, yakni KH. Muslim (ketua), Andi Muhammad Toaso (sekretaris), Prof. Dr. Gusti Ayu (Kabid Perempuan dan Anak), Dr. La Ode Abdul Wahab. S.Ag, M.Si (Kabid Pengkajian dan Penelitian), Hj. Suhaena, S.Pd, M.Si (Kabid Pemuda dan Pendidikan), Milwan. S.Ag (Kabid Media Massa,Hukum dan Humas), Pendais Haq, S.Ag, M.Pd, Hj Erna Kemala Raden, S.Ag, M.Pd (Bendahara) serta satu orang satuan tugas, Tamrin, S.Pd.I, M.Pd.I.
(Rus/red)
