TenggaraNews.com, KENDARI – Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Sukarni menyoroti tumpukan sampah yang menggunung dan meluber hingga ke badan jalan, di sejumlah kawasan kota peraih Adipura (Kota Kendari) ini.
Ditegaskannya, pihak legislatif dan eksekutif telah berkomitmen untuk mendorong terwujudnya kebersihan kota secara maksimal, karena hal itu berkaitan dengan keindahan kota. Apalagi, dalam kurun waktu 10 tahun ini, Pemkot Kendari dianugerahi penghargaan Adipura.
“Kami (DPRD) sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, agar persoalan kebersihan ini dapat dimaksimalkan,” ujar politisi PAN ini saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin 25 Februari 2019.
Lebih lanjut, Caleg DPRD Kota Kendari Dapil Kecamatan Kendari-Kendari Barat ini mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), sebagai instansi yang bertanggung jawab atas persampahan di kota lulo, agar lebih sigap lagi dalam menangani sampah, jangan dibiarkan menumpuk di bak sampah hingga berhari-hari, bahkan sampak meluber ke jalan-jalan.
“Yah, kita berharap instansi terkait bisa memaksimalkan armada dan tenaga kebersihan yang ada, untuk tetap menjaga kebersihan kota yang kita cintai ini,” harap Sukarni.
Diakuinya, armada dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki masih sangat minim. Akan tetapi, kondisi tersebut tentu tak dijadikan senjata pamungkas bagi instansi terkait, untuk kemudian tidak bekerja secara maksimal.
Ditambahkan Sukarni, bahwa Pemkot bersama legislatif sudah memikirkan persoalan armada dan SDM yang minim. Pada dasarnya, kebutuhan tersebut menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.
“Tentunya, persoalan kurangnya armada dan tenaga kebersihan ini bisa teratasi kedepannya,” tambah Sukarni.
Terkait aksi mogok yang dilakukan petugas kebersihan, Ia menilai sebagai dinamika kerja yang harus segera ditindaklanjuti Pemkot. Sebab, aksi tersebut tentu bukan tanpa alasan mendasar. Apalagi, penyebab mereka mogok kerja karena permintaan kenaikan upah kerja.
Sukarni mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Dimana, upah para petugas kebersihan yang masih jauh dari kesejahteraan. Sementara, tanggung jawab kerja para petugas kebersihan ini semakin berat, mengingat volume sampah yang ditangani terus meningkat.
Di sisi lain, posisi anggaran Pemkot yang belum mampu memberikan honor sesuai Upah Minimum Regional (UMR) ataupun Upah Minimum Kota (UMK) Kendari.
“Saya kira wajarlah kalau mereka (petugas kebersihan) menuntut kenaikan gaji. Kasihan juga, beban kerja terus bertambah tapi tak dibarengi dengan kenaikan upah,” imbuhnya.
Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah semua pihak harus peduli terhadap kebersihan dan keindahan kota. Persoalan sampah, jangan hanya dibebankan kepada pemerintah semata, semua stakeholder termaksud masyarakat wajib turut serta dalam menjaga kebersihan kota lulo.
(Ikas Cunge/red)
