TenggaraNews.com, WAKATOBI – Anggota DPRD Wakatobi dari fraksi PAN, Jaliman Madi mengungkapkan, banyak perencanaan pembangunan di Kabupaten Wakatobi yang tidak tepat sasaran, baik dalam pengawasan dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan kegiatan.
Menurut politisi PAN ini, Kepala Dinas (Kadis) di Kabupaten Wakatobi sangat beruntug, karena belum ada tim Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang turun melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.
“Dalam pemahamanya, korupsi itu bukan berarti tidak hanya kita mengambil uang negara dan masukan di kantong, karena kegiatan yang tidak tepat sasaran juga merupakan korupsi, karena penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran,” ungkap Jaliman Madi, Selasa 23 Juli 2019.
Mantan Kepala Pengaudit Inspektorat di Kabupaten Buton ini menerangkan, dalam siklus melaksanakan suatu kegiatan itu ada yang namanya input anggaran dan output hasilnya, apa tujuannya dan benefitnya atau manfaatnya.
Sementara itu, banyak pekerjaan di Kabupaten Wakatobi yang tidak sesuai dengan perencanaan, misalnya pada pekerjaan pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) Plus di kawasan Numana, Kecamtan Wangi-wangi Selatan senilai Rp7 miliar, yang tidak digunakan karena sarana listrik dan air belum berfungsi.
“Sudah dilaksanakan anggaranya, tapi tidak berfungsi inikan termasuk korupsi juga, penggunaan uang negara yang tidak ada manfaatnya, pemborosan uang negara ini,” tegas Jaliman Madi.
Jika hal-hal kecil, kata dia, sudah terjadi seperti itu, kemungkinan besar kegiatan yang nilai kontraknya juga besar akan mendapati hal yang sama.
Seperti halnya pula pada pembuatan saluran air tresiar atau drainase di area perkotaan, yang tidak berfungsi sementara anggaranya di taksir ratusan miliar.
“Maka beruntunglah kepala-kepala OPD di Wakatobi ini, belum ada yang diikat KPK,” imbuhnya.
Laporan : Syaiful
Editor: Ikas
