TenggaraNews.com, JAKARTA – Anggota DPR RI Dapil Sultra, Hugua memberikan masukan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar membuat regulasi yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk lebih bisa berkolaborasi dan saling mengisi, sehingga tidak ada lagi mis-kordinasi atau mis-persepsi antar pemerintah pusat dan daerah.
“Kemendegari juga harus mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih di level pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” ujar mantan Bupati Wakatobi itu saat menghadiri Focus Group Discusion (FGD) perumusan isu-isu strategis dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi, yang diselenggarakan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Selasa 22 Oktober 2019 di Hotel Aryaduta Jakarta.
Hugua juga menekankan kepada Mendagri baru, bahwa core kipetensi Mendagri itu adalah mendorong terciptanya UU, PP, Permen atau aturan aturan yang mengikat para gubernur, bupati/walikota, camat dan Kades sinergis serta menyatu dalam pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien.
“Sinergis yang dimaksud, kata dia, tidak hanya pada sesama pejabat dalam satu propinsi tapi juga antar propinsi dan kawasan. Itu saja sudah luar biasa,” kata Ketua PHRI Sultra ini.
Melalui FGD tersebut, Hugua juga diminta untuk memaparkan pengalannya saat menahkodai Kabupaten Wakatobi dalam mengelola daerah dan SDM, khususnya meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Wakatobi.
Hugua menjelaskan, bahwa selama dirinya menjabat, orientasi kebijakannya diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, pelestarian SDA dan pengembangan potensi daerah.
“Dalam memimpin daerah, seorang bupati harus bisa memetakan potensi daerah dan SDM. Jangan sampai salah dalam mengambil keputusan yang merugikan daerahnya sendiri, akibat tidak bisa memetakan potensi kawasannya,” jelas Ketua GIPI Sultra ini.
Lebih lanjut, Ketua Local Goverment Network (LGN) ini menambahkan, Wakatobi dibawah kepemimpinannya selama dua periode banyak mengukir prestasi, diantaranya ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia, dan masuk nominasi top ten destinasi pariwisata di Indonesia
FGD tersebut dihadiri lintas kementerian dan lembaga serta pengamat dan akademisi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap isu-isu strategis yang muncul, baik di kalangan pemerintah pusat, Pemprov juga pemerintah kabupaten/kota, akademisi dan juga di masyarakat umum.
Laporan: Ikas
