TenggaraNews.com, KENDARI – Tindakan represif oknum aparat kepolisian terhadap kader PMII Cabang Pamekasan saat menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Pamekasan, Kamis 25 Juni 2020 disoroti Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kendari
Wakil Ketua 1 PC PMII Kendari, Alwin Mahyudin sangat menyayangkan insiden pemukulan yang dilakukan terhadap kader PMII Pamekasan oleh oknum kepolisian. Polisi yang seharusnya sebagai pengayom serta pelindung masyarakat malah menunjukan sikap kebringasannya.
“Kita juga harus sepakat, bahwa seragam, senjata dan semua fasilitas didapatkan dari uang rakyat. Lalu, mengapa orang yang memberikan uang tersebut malah dipukuli. Apapun alibinya itu tidak dibenarkan oleh konstitusi,” tegasnya.
Menurutnya, tindakan oknum kepolisian yang baru saja terjadi mengingatkan pada tragedi 26 September 2019 lalu, yang memakan korban dan sampai detik ini belum juga di tuntaskan.
Selain itu, kata dia, kasus ini membuat kita sadar bahwa ada oknum atau kelompok yang merasa menjadi penegak hukum tapi jalannya miring. Hal ini bukan tanpa alasan, mengapa masih ada saja oknum berseragam polisi tapi bermental preman, dikarenakan adanya perekrutan yang masih mementingkan keuntungan dari pada keunggulan calon anggota.
“Kalau organisasi mahasiswa, dalam menanggapi kader yang tidak aktif atau liar berarti ada sistem kaderisasi yang keliru atau karakter kader. Sehingga, kami mengusulkan agar instansi kepolisian dapat belajar dari organisasi mahasiswa dalam skema perekrutan anggota, agar tidak ada lagi aparat yang tidak mengikuti instruksi pimpinan atau melakukan tindakan represif, yang dengan mudah masyarakat bisa menilai itu,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, atas nama persahabatan dan keadilan dalam bernegara, PC PMII Kendari meminta agar kasus pemukulan tersebut diusut tuntas, jika slogan negara hukum masih berlaku di NKRI.
Sebab, kejahatan yang didiamkan merupakan pengkhianatan pada negara, dan jika hal ini sampai dibiarkan atau tidak diusut tuntas, maka jangan salahkan rakyat untuk tidak percaya lagi pada aparat kepolisian.
“Kritik ini kami sampaikan agar nama baik kepolisian sebagai instansi negara tidak rusak di mata masyarakat. Jadi, tolong diusut tuntas kasus tersebut dan juga kasus-kasus kemanusiaan yang belum selesai sampai detik ini, contohnya tragedi September Berdarah (Sedarah) di Kendari,” tegasnya.
Laporan : Ikas
