TenggaraNews.com,MUNA-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) melakukan unjuk rasa di depan kantor Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muna, Senin 12 Oktober 2020.
Massa aksi meminta kepada Kepala BKPSDM Muna, Sukarman Loke, agar tambahan psikotes di Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dibatalkan, karena dapat merugikan para peserta CPNS.
Selain itu tambahan tersebut dianggap cacat hukum, cacat adminitrasi dan sarat akan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
Massa aksi yang terdiri dari puluhan orang meneriakan yel-yel agar Kepala BKPSDM mundur dari jabatannya.
Selain itu massa aksi membakar ban bekas di pelataran halaman kantor BKPSDN seraya menyuarakan agar kantor tersebut disegel.
“Kedatangan kami di sini untuk menanyakan terkait tambahan SKB psikotes agar ditiadakan dan kita mendukung surat yang diterbitkan oleh Plh. Bupati Muna H. Abdul Malik Ditu. Kami bingung kenapa Kepala BKPSDM bersikeras untuk melaksanakan tambahan psikotes, ini ada apa, pasti ada sesuatu yang disembunyikan,”teriak Laode Ilham malik selaku Korlap Lapangan.
Sementara itu Kepala BKPSDM Muna, Sukarman Loke saat menemui massa aksi mengatakan, bahwa SKB yang ada di Muna bukan sesuatu yang ilegal namun sesuatu yang legal dan dilindungi oleh Undang-Undang (UU) yang berlaku.
“Saya tidak mungkin melakukan hal-hal diluar peraturan perundang-undangan,”jelasnya.
Ditambahkannya, bahwa kabupaten Muna adalah daerah otonom maka aturannya harus dilakukan sesuai dengan kepentingan daerah, dimana kata dia, tidak bisa mencontoh kabupaten lain, kecuali dalam pelaksanaanya melanggar UU.
“Kalau melanggar UU maka saya dukung para massa aksi untuk lakukan demo siang malam, tapi sepanjang itu ada aturannya maka kita harus ikut rambu-rambu sesuai UU yang berlaku,”katanya.
Sukarman Loke melanjutkan, bahwa selama pelaksanaan psikotes belum ada balasan dari pusat maka penundaan tersebut akan terus berlanjut dan bisa dihilangkan selama ada perintah dari pusat.
“Jadi kalau Panselnas menyuruh hentikan maka kita hentikan karena saya tidak memiliki kepentingan, yang jelas kita tunggu saja semoga secepatnya ada balasan surat tersebut dari pusat,”pungkasnya.
Laporan : Phoyo
