TenggaraNews.com, PADANG – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumatera Barat (SB), menyayangkan sikap pemerintah yang mengatakan jika para pengunjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja ditunggangi dan dibiayai oleh oknum tertentu.
Ini disampaikan saat konfrensi persnya, Rabu 14 Oktober 2020, bertempat di kampus Pasca-Sarjana FISIP Unand.
Aliansi BEM SB membantah dan menyangkal pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut adanya disinformasi atau hoaks terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, yang berakibatkan timbulnya gejolak penolakan dari masyarakat berupa aksi unjuk rasa.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pergerakan BEM KM Unand Iqshan Guciano menambahkan, pernyataan ini bertujuan untuk meluruskan kembali opini yang ada di masyarakat, karena hari ini informasi yang beredar cukup membingungkan.
Sementara yang berkesempatan hadir hari ini diantaranya BEM KM Unand, UNP, UIN Iman Bonjol, STIE AKBP. “Kita sudah melakukan gerakan pada 8 Oktober 2020 dan sudah 8 kali melakukan aksi Penolakan Undang-undang omnibus law Cipta Kerja, serta masih akan terus melakukan penolakan,” kata dia.
Di samping itu, Menteri Sosial Politik BEM AKBP STIE KBP Ahmad Syarief Ayadi menegaskan, bahwa BEM SB akan fokus kepada gerakan yang menuntut presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
“Kita terus menuntut presiden mengeluarkan Perpu. Arahnya kita fokus ke Perpu saja. Hanya melalui perpu, tidak melalui jalur Judicial review, katanya.
Sementara itu presma Universitas Andalas Abdul Afif mengatakan, perihal klaster baru penyebaran Covid-19 bahwasannya pemerintah telah melahirkan virus baru dengan disahkannya UU Cipta Kerja ini.
“Kami berani turun ini dikarenakan pemerintah telah melahirkan virus baru yang lebih berbahaya ketimbang Covid-19 pada saat sekarang ini,” tambah Afif.
Diakhir konfrensi pers Ikhsan Guciano selaku Menko pergerakan Universitas Andalas mengatakan bahwa kalau hari ini ada yang mengatakan gerakan BEM SB ditunggami, dengan tegas kami menjawab kami ditunggangi oleh kepentingan rakyat, kepentingan buruh, kepentingan petani dan kepentingan warga Indonesia yang rindu akan kemakmuran.
Laporan : Randa
