TenggaraNews.com, KENDARI – Anggota Komisi VII DPR RI, Rusda Mahmud mengaku heran dengan sikap berlebihan Bupati dan Sekda Kolaka Utara (Kolut) dalam menanggapi pemberitaan terkait carut marut tata kelola pertambangan di daerah tersebut.
Rusda Mahmud juga bertanya-tanya, mengapa justru bupati dan Sekda bereaksi seperti itu.
“Ada apa? Inilah wajah pemimpin rakyat Kolut saat ini, bukan justru membantu tugas pengawasan malah mengikuti jalan pikiran sendiri,” kata Rusda Mahmud, Selasa 18 Mei 2021.
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, bahwa semua yang disampaikannya dalam pemberitaan merupakan temuan lapangan yang didasari atas aspirasi masyarakat, saat dirinya melakukan kunjungan di salah satu kawasan pertambangan di Kolut.
Menurut Rusda Mahmud, aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam pemberitaan tersebut, mestinya harus dipandang sebagai bentuk perhatian dan mendapat dukungan dari pihak Pemerintah Kabupaten Kolut, bukan justru sebaliknya.
“Ini mi mungkin dibilang pikiran terbalik atau sungsang oleh Pak Ngabalin,” ujar Rusda Mahmud, sembari melempar senyum.
“Yang harus dilakukan oleh bupati dan Sekda adalah pengecekan atas kebenaran aspirasi yang saya sampaikan itu. Agar, jika ini benar, maka dilakukan pelarangan dan pembinaan secara internal Pemda,” jelas mantan Bupati Kolut dua periode ini.
Soal pernyataan bupati agar dipakukan pengecekan pada data perusahaan, apakah nama yang bersangkutan (Kepala Dinas) itu juga hal yang tidak masuk akal, karena yang bersangkutan bukanlah pengusaha tambang yang memiliki perusahaan, namun kenyataannya yang bersangkutan melakukan penambangan atas informasi valid yang diterima dari pemilik perusahaan, dan hasil wawancara langsung dengan masyarakat di lokasi yang langsung menyebut nama Kadis tersebut.
Rusda Mahmud juga menanggapi pertanyaan bupati, terkait mengapa hanya di wilayah Suasua yang ditinjau langsung.
“Karena aspirasi yang saya terima memang di tempat itu kebetulan saya berada di daerah Kolut saat itu,” ungkapnya.
Laporan: Ikas
