TenggaraNews.com, KONSEL – Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga, terus membuka keran investasi seluas-luasnya.
Upaya ini selain atas petunjuk Presiden Jokowi, juga memaknai perannya selaku pemegang otoritas tertinggi di Konsel yang sangat besar dalam menarik minat investor.
Bupati Surunuddin mahfum kewenangan kepala daerah dalam menempatkan aparatur pelayanan, membuat regulasi yang memudahkan, penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung menjadi sangat penting dalam menumbuhkan iklim investasi yang kondusif.
Surunuddin mengingatkan kembali niat dan tekad kuat para investor, agar sungguh-sungguh dalam berinvestasi, tidak sekedar mengetuk pintu pemerintah kemudian dengan lebar dibukakan, namun pada akhirnya bermuara pada mangkraknya investasi yang dimaksudkan.
Hal tersebut disampaikan Surunuddin saat mem membuka rapat teknis pelaksana berusaha dan rencana investasi PT. Lioning Smelter Industry Park (LSIP).
Acara itu juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Ir Drs H Sjarif Sajang M.Si yang juga ketua Satgas Percepatan Pelaksana Berusaha Konsel, Kepala BPN Konsel La Ode M. Ruslan Emba SH., M.Si, sejumlah kepala OPD terkait, Ketua Kadin Konsel Adi Jaya Putra B.Bus, Direksi Perusda Konsel dan sejumlah perwakilan Komisaris dan Direksi PT LSIP.
Rencananya PT LSIP akan membangun pabrik smelter di kecamatan Palangga Selatan dengan nilai investasi hingga Rp 10 Triliun.
” Saya mau lihat time schedule pihak PT LSIP sebagai bukti komitmen dan keseriusan investasinya, sehingga dengan mudah kami bisa mengawasi dan mengevaluasinya kedepan. Nanti September Pemda akan evaluasi sesuai time schedule yang sudah diberikan,” harap Surunuddin.
Bupati juga meminta kepada pihak perusahaan/investor PT. LSIP untuk lebih serius dalam melakukan pembebasan lahan, sehingga tidak mengakibatkan timpang tindih lahan dengan investor lain.
Dalam rapat tersebut diketahui rencana pelaksanaan Investasi PT LSIP yang bergerak di bidang smelter di rencanakan di wilayah Palangga Selatan dan pihak perusahaan telah berhasil membebaskan 99 hektar dari jumlah permohonan 400 hektar, dan tahun ini direncanakan akan membebaskan 200 hektar.
Laporan : Rustam
