TenggaraNews.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan negara telah membayarkan insentif sebesar Rp2,9 triliun kepada 375.000 tenaga kesehatan (nakes) pusat sejak Januari hingga 9 Juli 2021.
Hal itu diungkapkan Sri Mulyani untuk membantah bahwa pemerintah tidak memiliki anggaran untuk membayar nakes. “Kabar nakes tidak dibayar itu hoax karena ini ada anggarannya dan telah dibayarkan,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI, Selasa 13 Juli 2021 sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.
Di sisi lain, Sri Mulyani juga menuturkan bahwa pemerintah memperpanjang insentif ini hingga akhir tahun ini. Dia mengakui sebelumnya insentif ini akan diberhentikan Juni 2021. “Tadinya diputuskan insentif nakes akan selesai sampai Juni ini. Akhirnya kita perpanjang sampai akhir tahun. Anggaran termasuk ke dalam program PEN,” ungkapnya.
Hal ini ditenggarai akibat naiknya jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air. Dari catatan Kemenkeu, alokasi anggaran kesehatan ditingkatkan dari semula Rp172,8 triliun menjadi Rp193,9 triliun.
Selain membayarkan insentif nakes, Sri Mulyani juga memberikan santunan kematian sebesar Rp49,8 miliar untuk 166 nakes yang meninggal akibat Covid-19. “Kita sangat sedih melihat jumlahnya, dan tentu ini menggambarkan risiko yang luar biasa,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BKF Febrio Kacaribu mengungkapkan tunggakan insentif nakes pada tahun 2020 juga telah selesai ditinjau oleh BPKP. Nilainya mencapai Rp1,34 triliun atau 90,8 persen dari total tunggakan. Untuk daerah, dia menuturkan percepatan pembayaran insentif nakes telah dialokasikan dalam earmarked DAU/DBH tahun 2021 sebesar Rp8,15 triliun.
Total tunggakan klaim pasien Covid tahun 2020 yang sudah dibayar mencapai Rp5,6 triliun. Kebutuhan tunggakan tahun 2020 tahap II sebesar Rp2,69 triliun akan difasilitasi Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) agar dapat segera diselesaikan. Sementara itu, klaim pasien Covid-19 per 30 Juni 2021 realisasi mencapai Rp10,6 triliun dari pagu tahap I Rp10,6 triliun.
Laporan : Ibi
