TenggaraNews.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal rencana penyelenggaraan vaksin berbayar yang menuai kritik dari sejumlah masyarakat. Ia menuturkan penyelenggaraan vaksin berbayar bertujuan untuk mempercepat program vaksinasi covid-19.
Pasalnya, pemerintah harus berpacu dengan kenaikan kasus harian akibat varian delta. Sementara, banyak rumah sakit dan tenaga kesehatan (nakes) yang sudah berguguran akibat lonjakan kasus tersebut.
“Apa salahnya kalau kami ingin kurangi beban nakes yang ada di rumah-rumah sakit, apa salahnya? Kami ingin bantu dan ini ada penugasan yang jelas,” ujarnya melalui rekaman video kepada media, Selasa 13 Juli 2021 sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com.
Dalam kesempatan itu, ia juga menampik tuduhan mengenai Kementerian BUMN berbisnis melalui vaksin berbayar. Ia menegaskan program vaksin berbayar murni bertujuan untuk percepatan program vaksinasi sebagaimana ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Di sisi lain, Kementerian BUMN juga telah banyak membantu pelaksanaan vaksinasi program pemerintah maupun vaksin gotong royong bekerja sama dengan Kadin Indonesia. Semua vaksin tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat.
“Kami di Kementerian BUMN membuka juga di stasiun kereta api, di airport untuk bantu vaksinasi. Jadi, kalau tuduhan BUMN ini berbisnis, ya kami sekarang dilihat dari sisi lainnya, kami sudah bantu terus, nah vaksin gotong royong kami pun kerja sama dengan swasta,” katanya.
Ia juga memastikan vaksin berbayar tidak akan menggunakan vaksin hibah dari sejumlah negara maupun organisasi internasional. Ia memastikan pemerintah telah mengalokasikan vaksin covid-19 sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak bercampur pemanfaatannya.
“Kalau kemarin ada tuduhan, oh ini jangan-jangan vaksin sumbangan dipakai, aduh Masya Allah, saya rasa, saya dan tim saya bukan dari bagian seperti itulah. Kami tidak mungkin vaksin sumbangan dikomersialisasikan. Masya Allah, mohon maaf, Masya Allah begitu,” tuturnya.
Nantinya, vaksin berbayar akan memanfaatkan jaringan klinik yang dimiliki oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebanyak 1.300 klinik yang tersebar di Indonesia. Sebagai proyek percontohan, ia menuturkan vaksin berbayar akan diselenggarakan pada delapan klinik miliki Kimia Farma.
Tidak menutup kemungkinan, Kementerian BUMN juga akan bekerja sama dengan sejumlah perusahaan. “Kemarin kami sama Kadin (vaksin Gotong Royong) sekarang bisa saja kami kerja sama dengan Hipmi, asosiasi industri mebel, kan tadi jaringan klinik Kimia Farma yang punya BUMN ini kan banyak,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kimia Farma memutuskan menunda penyelenggaraan vaksin berbayar. Vaksin covid-19 gotong royong untuk individu ini sejatinya digelar mulai hari ini, Senin (12/7/2021) kemarin. Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro menyebut penundaan dilakukan karena besarnya animo dan pertanyaan yang masuk. Namun, ia belum merincikan kapan program vaksinasi berbayar ini akan dibuka untuk masyarakat.
“Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” jelas Ganti kepada CNNIndonesia.com.
Laporan : Ibi
