TenggaraNews.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh (MAPIN) melakukan penandatangan nota kesepahaman kerjasama, terkait aplikasi teknologi citra satelit untuk penataan batas areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Penandatanganan kerjasama itu dilakukan dalam rangka mengimpelentasikan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Hutan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan.
“Kerjasama APHI dengan MAPIN ditujukan untuk memberikan masukan dalam penyusunan prosedur penataan batas areal kerja PBPH berbasis citra satelit, sebagaimana diatur dalam PermenLHK No. 7 tahun 2021, melalui uji coba di 10 areal izin anggota APHI yang berada di Kallimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat,“ kata Indroyono Soesilo, Ketua Umum APHI di Jakarta.
Indroyono menambahkan, uji coba dan masukan penyusunan prosedur tata batas virtual tersebut akan dikonsultasikan dengan KemenLHK dan Badan Informasi Geospasial (BIG), dan diharapkan dapat ditetapkan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI).
”Aplikasi tata batas virtual diyakini akan mendorong percepatan tata batas areal izin, yang menjadi prasyarat penting dalam mendukung kepastian usaha jangka panjang,” papar Indroyono, yang juga salah satu Ahli Penginderaan Jauh Indonesia.
Ketua Umum MAPIN, Agustan, pada kesempatan yang sama menyatakan, dengan luasnya areal PBPH, pemanfaatan teknologi citra satelit menjadi sebuah keniscayaan.
“Dengan pemanfaatan citra satelit resolusi tinggi, pelaksanaan tata batas akan lebih efektif, dan memiliki akurasi yang tinggi dengan resolusi 0,3 sampai 1,5 ,meter,” kata Agustan.
Ditambahkannya, pemanfataan teknologi citra satelit dapat diaplikasikan dalam kegiatan pengelolaan hutan lainnya, antara lain dalam inventarisasi hutan dan monitoring keberhasilan pembangunan tanaman.
”Pemanfaatan teknologi menjadi instrumen penting untuk mendukung semangat Undang-undang Cipta Kerja, yakni penyederhanaan perizinan berusaha, dalam rangka perluasan investasi dan penyerapan tenaga kerja,” pungkas Agustan.
Laporan : Fri
