TenggaraNews.com,JAKARTA – Bupati Buton, La Bakry, masuk 10 Nomine Anugerah Kebudayaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Penghargaan itu diberikan menjelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022.
Selain Bupati Buton mewakili Sulawesi yang mendapat pengharagaan terpilih menjadi nomine Anugerah Kebudayaan (AK) PWI pada Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kendari, Sultra, mereka ada yang berasal dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, juga Pulau Bali dan Pulau Nusa Tengggara.
Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari, mengatakan 10 bupati/walikota yang berhasil mendapat penghargaan karena telah menyisihkan proposal dan video dari rekan seprovinsi, maupun provinsi lain di tanah air. Dia pun selaku penanggung jawab HPN 2022, menyambut baik terpilihnya 10 nomine Anugerah Kebudayaan PWI (AK-PWI).
Lanjut Atal, sebagai bagian dari keseluruhan proses yang telah berlangsung sejak September lalu, hingga puncak HPN, 7-9 Februari 2022 mendatang yang akan diperingati di Kendari, Sultra.
“Anugerah Kebudayaan PWI hanya salah satu dari sekian banyak mata acara HPN 2022, yang juga sedang berproses. Dalam bentuk konvensi, seminar, bakti sosial, klinik jurnalisme, penganugerahan, hingga penanda tangangan kerja sama,” Kata Ketua PWI Pusat, Atal S. Depari, di Jakarta pada Sabtu, 4 November 2021.
Lanjut Dia, ke 10 kepala daerah yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat Tim Juri AK – PWI pada Jumat, 3 Desember 2021 sore, mereka beragam usia, latar belakang suku, pendidikan, agama, budaya, partai, hingga masa kerja.
Adapun 10 bupati/walikota yang mendapat penghargaan antara lain, Wali Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rahmat Effendi, Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, La Bakry,
Kemudian Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Hendra Lesmana, Bupati Indramayu, Jawa Barat, Hj. Nina Agustina, Wali Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, H. Helmi Hasan, Bupati Lamongan, Jawa Timur, H.Yuhronur Efendi.
Selanjutnya, Walikota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Padang Panjang, Sumatera Barat H. Fadli Amran (Datuak Paduko Malano), Bupati Magetan, Provinsi Jawa Timur, dan H. Suprawoto, Bupati Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Musyafirin.
Sementara Ketua Pelaksana AK – PWI Yusuf Susilo Hartono, menjelaskan bahwa masing-masing kepala daerah tersebut berhasil dengan baik menarasikan dan memvisualkan pergulatan memenangkan kesehatan, berbasis informasi dan kebudayaan, guna mewujudkan perilaku baru.
Lanjut Dia, salah satu yang menarik, sebelum ada kebijakan prokes pandemi Covid-19, di antara daerah-daerah tersebut sudah memiliki “protokol warisan nenek moyang” dalam menghadapi wabah, yang dirawat dalam adat dan tradisi setempat.
Penghargaan tersebut juga, kata Dia, menunjukkan bukti bahwa kebudayaan daerah itu memiliki “harta karun kultural” tersembunyi, yang seringkali dilupakan oleh pemiliknya sendiri, maupun pengambil keputusan yang nir kebudayaan.
Ia juga memberi apresiasi yang tinggi yang sukses terpilih dalam mendapat penghargaan nomine tersebut karena merupakan suatu keberuntungan bagi para kepala daerah.
“Beruntung bagi kepala daerah yang menyadari harta karun kultural-nya itu. Sehingga pada saat terjadi pandemi, tinggal memadukan dengan prokes dan vaksinasi, serta berbagai aplikasi berbasis teknologi, untuk melawan Covid-19. Sekaligus untuk mewujudkan perilaku baru di berbagai bidang baik sosial budaya, ekonomi, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain,” ujar Yusuf Susilo Hartono.
Lanjut Dia, pada saat presentasi di depan tim Juri untuk mendalami narasi teks proposal dan video tersebut, ke-10 kepala daerah tersebut akan diundang ke Kantor PWI Pusat, di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, pada 15-16 Desember 2021, untuk presentasi dan sesi tanya jawab.
“Pada babak ini, kepala daerah harus memaparkan sendiri dan menjawab berbagai pertanyaan pendalaman dari Tim Juri secara tatap muka, dengan mematuhi prokes yang berlaku,” tutur Yusuf Susilo Hartono, yang juga telah melaksanaan AK-PWI sejak pertama hingga keempat ini.
Selaku tim juri, kata Dia, antara lain Ninok Leksono (Wartawan Senior Kompas dan Rektor Universitas Multimedia Nusantara), Nungki Kusumastuti (Dosen Institut Kesenian Jakarta, penari, bintang film), Agus Dermawan T (Penulis buku kebudayaan dan seni, pengamat seni rupa), Atal S.Depari (Ketua Umum PWI Pusat, Wartawan), dan Yusuf Susilo Hartono (Pengurus PWI Pusat, Wartawan, dan Pelukis).
Ia juga menyampaikan bahwa pemberian penghargaan bagi 10 kepala daerah merupakan apresiasi Pers untuk pemajuan kebudayaan AK-PWI dan dimana telah digelar sejak era Margiono menjadi Ketua Umum PWI Pusat, dan dilanjutkan era Atal S.Depari, secara tahunan.
Setelah digelar pertama kali di tengah perayaan HPN 2016 lalu di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), kemudian berlanjut di HPN 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, HPN 2021 di Ancol, Jakarta, dan HPN 2022 direncanakan berlangsung di Kota Kendari Sultra.
Diketahui, hingga AK-PWI ketiga, telah terpilih 37 kepala daerah, diantaranya Ridwan Kamil, ketika menjadi Walikota Bandung, dan saat ini menjadi Gubernur Jawa Barat; Abdullah Azwar Anas Bupati Banyuwangi, Jawa Timur (2015-2020); Umar Ahmad Bupati Tubaba, Lampung (2017-2022); Indah Putri Indriani Bupati Luwu Utara (2016-2021).
Kemudian, Richard Louhenapessy Walikota Ambon (2017-2022); AS Tamrin Walikota Baubau, Sultra (2018-2023); Ibnu Sina Walikota Banjarmasin, kalimantan Selatan (2016-2021); Bima Arya Sugiarto Walikota Bogor (2019-2024); M Taufan Pawe Walikota Pare-pare, Sulawesi Selatan (2018-2023); Ika Puspitasari Walikota Mojokerto, Jawa Timur (2018-2023); dan ada nama Tjhai Chui Mie Walikota Singkawang (2018-2023).
Ketua Pelaksana AK – PWI Yusuf Susilo HartonoIde, juga menjelaskan AK-PWI muncul setelah Temu Redaktur Kebudayaan se-Indonesia 2014 lalu di Siak, Riau, yang juga digelar PWI Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementweian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Disadari pula bahwa diera otonomi daerah, bupati/wali kota adalah ujung tombak pembangunan dan pemajuan kebudayaan nasional. Untuk itu kata Dia, PWI sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi, perlu mengapresiasi bupati/wali kota yang melek kebudayaan, melalui AK-PWI.
Apalagi kata Dia, UNESCO, 2017, menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara super power kebudayaan, maka apresiasi dan peran serta wartawan bagi pemajuan kebudayaan bangsanya perlu semakin digelorakan.
Laporan : Hasan Barakati
