OPINI
Penulis: Ryfains Tuani
Kader Demokrat Kabupaten Muna
MUNA – Sistem politik ini adalah sebuah sistem yang memang permisif dan toleransi, begitulah seharusnya yang disikapi atas orang-orang yang berkarakter seperti Setya Novanto (SN). SN bukan hanya seorang kader atau Ketum GOLKAR, beliau adalah pemimpin dan seorang pimpinan senator republik ini, penopang kebijakan presiden yang merujuk pada cita cita Indonesia di rezim Jokowi-JK dalam upaya pemerataan kesejahteraan bangsa ini.
Sebagai Kader muda Parpol (Demokrat), tentu saya tidak membuat pikiran saya terjebak untuk melemahkan KPK, atau membenarkan SN dalam kasus E KTP yang telah merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 Triliun , saya juga tidak tertarik pada sayembara LSM Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) untuk memberikan uang senilai Rp 10 juta bagi yang menemukan Novanto dalam pengejaran KPK, sebab mungkin pemenanangya adalah tiang listrik Grogol yang lebih awal menemukan Novanto
Pilihan yang paling tegas dalam perihal ini adalah memberi motivasi dan pesan moral kepada Novanto, untuk tabah dan bijak menjalani proses hukum sebagaimana rute penegakan Hukum versi KPK. Sepak terjang KPK dalam penanganan perampokan uang rakyat bukan hanya pada Rezim ini, ahkan pada massa ketua partai saya (SBY ), dimasa beliaulah KPK beridiri dengan gagah berani. Dan dimasa itu, beberapa elit Demokrat terjebak dalam lingkaran kirupsi. Kala itu, SBY dalam posisi sebagai Presiden dan pendiri Partai Demokrat, namun tidak berupaya meletakan KPK dibawa tumit dan keteak beliau, begitupula jader demokrat seluruh daerah, sama sekali tidak berupaya membenarkan sikap-sikap yang disangkakan pada kader korup.
Pada zaman ini, tentu adalah peluang amat besar untuk belajar atas gaduhnya negri ini, oleh peran elit politik agar bagaimana melahirkan konsep baru menciptakan keharmonisan dalam negri. Soal politik dan wacana adalah pilihan, namun bagi saya sebagai kader muda politik, hal itu bukanlah pilihan cerdas untuk terus berpropoganda dalam membela sang koruptor. Biarkan pelakunya jerah . Sebab pilihan paling tepat adalah mengingatkan kepada politisi senior yang memangku jabatan, khusunya di partai saya untuk lebih waspada dalam mengeluarkan kebijakan yang sifatnya rentan terjadi pencaplokan uang rakyat.
Perihal lain, soal wacana yang makin kacau adalah penetepan SN sebagai tersangka, lalu tarik ulur kasus SN sama sekali tidak ada kaitanya dengan nomentum Pemilu 2019 mendatang, justru hati kecil saya menduga dengan penuh kecemasan, jangan sampai justru ini adalah kepentingan politik diinternal Golkar itu sendiri. Harapan saya, Golkar adalah Partai senior diisi oleh Kader yang bukan didominasi pengusaha, namun lebih mayoritas kaum intelkutal dan mantan aktifis mahasiswa . Dengan usia yang semakin matang sangat disayangkan jika tidak dapat memberi contoh juga menjadi penengah terhadap gaduhnya sistem perpolitakan dan penegakan hukum, terhadap partai yang usianya masih muda.
Kutipan terhakhir saya adalah, jika kita sudah lagi tak malu dihadapan rakya, maka kita bisa mencoba malu terhadap ALLAH SWT.
