TenggaraNews.com : KENDARI – Ratusan masyarakat Landono mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HAMI Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat 20 November 2026.
Kedatangan mereka untuk meminta pendampingan hukum terkait kasus sengketa tanah yang saat ini tengah bergulir
Ketua LBH HAMI Sultra, Andre Darmawan yang kini memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat Landono mengungkapkan, bahwa kedatangan warga tersebut berkaitan dengan sejumlah kejanggalan atas penetapan tersangka terhadap Camat Landono, dan beberapa pihak lainnya oleh penyidik kepolisian.
Andre menilai, langkah penyidik Polda Sultra dalam menetapkan tersangka hingga melakukan penahanan terhadap sejumlah pihak terkesan terlalu terburu-buru dan gegabah.
Menurutnya, persoalan yang terjadi di Landono tersebut pada dasarnya merupakan sengketa tanah yang masih bergulir dalam ranah perdata.
Karena itu, ia mempertanyakan langkah penyidik yang dinilai telah membawa persoalan tersebut ke ranah pidana sebelum persoalan perdatanya mendapatkan penyelesaian.
“Kami sampaikan ke penyidik Polda Sultra, ini terlalu gegabah dan terburu-buru penetapan tersangka dan termasuk menahan, Karena ini proses masih bergulir di perdataan, ini yang kami mau clearkan,” ungkap Andre saat ditemui di kantornya.
“Kami juga sudah sampaikan kemarin, ini bahan yang sementara bersengketa untuk proses pidananya di pending,” sambungnya
Lebih lanjut, Andre menambahkan, bahwa penetapan tersangka terhadap Camat Landono dinilai tidak mendasar. Pasalnya, yang bersangkutan menerbitkan sertifikat di wilayah Kelurahan Landono, bukan di dalam wilayah Desa Tridana Mulia.
Menurut Andre, persoalan lahan yang diklaim oleh warga transmigrasi Desa Tridana Mulia dan saat ini menjadi sengketa di wilayah Kelurahan Landono harus dibuktikan terlebih dahulu.
“Karena BPN banyak produk yang diduga di situ justru adalah produknya Kelurahan Landono bukan Desa Tridana Mulia,” jelasnya.
Sebelumnya Camat Landono, Sawal ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sultra dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang berkaitan dengan sengketa tanah transmigrasi di Kecamatan Landono.
Andre juga mengatakan bahwa lokasi yang saat ini menjadi objek sengketa katanya merupakan lahan milik Jamil dan masyarakat yang masuk dalam wilayah Kelurahan Landono.
Ia kemudian menjelaskan bahwa warga transmigrasi datang pada 1971–1972 dan ditempatkan di wilayah Landono, tepatnya di Desa Tridana Mulia, yang saat itu masih masuk dalam wilayah Landono. Seiring perkembangan wilayah, daerah tersebut kemudian dimekarkan menjadi Desa Tridana Mulia.
Namun, warga transmigrasi kemudian mengklaim adanya lahan dua yang disebut sebagai lahan milik masyarakat asli Landono.
“Kalau kita mau lihat lahan dua transmigrasi itu bukan berada di wilayah Landono, tapi ada di Desa Tridana Mulia. dan tidak pernah disebut ada di Kelurahan Landono. Sampai sekarang pun di Kelurahan Landono yang saat ini bersengketa itu tidak ada lahan transmigrasi, semua itu lahan masyarakat. Walaupun mereka katakan warga transmigrasi ini ada sertifikat tahun 82 tapi mereka tidak pernah pernah melakukan aktivitas untuk menggarap lahannya, Justru warga lokal, nanti justru ini baru mereka muncul bawa-bawa sertifikat atas nama lahan 2,” bebernya.
Andre Darmawan pun memberikan perhatian terhadap proses penanganan perkara tersebut, khususnya terkait dasar dan pertimbangan penyidik dalam menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.
Masyarakat Landono berharap melalui pendampingan hukum LBH HAMI Sultra, berbagai kejanggalan yang mereka persoalkan dapat memperoleh kejelasan serta proses hukum berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.







