TenggaraNews.com, KENDARI – Untuk mengantisipasi praktek politik uang (Money Politik), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sultra melakukan patroli pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah, baik pemilihan gubernur, walikota maupun pemilihan bupati di Sultra.
Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Uddu mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan semua pengawas Pemilu kabupaten/kota untuk melakukan patroli.
“Misalnya kemarin malam sampai jam empat itu, kita keliling Kota Kendari untuk memastikan atau memantau orang-orang apakah ada politik uang atau tidak,” ujarnya, Senin 25 Juni 2018.
Patroli tersebut, kata dia, bertujuan untuk memberikan efek kejut terhadap pihak yang memiliki niat melakukan praktik politik uang, terutama dalam masa tenang.
“Patroli ini merupakan bentuk pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang dapat terjadi selama masa tenang,” katanya.
Dikatakannya, Bawaslu RI juga sudah menyampaikan untuk intens melakukan patroli, di daerah-daerah rawan money politik. Sebab, Bawaslu provinsi bersama dengan Panwas kabupaten/kota sudah mengidentifikasi tempat-tempat dimana TPS rawan money politik.
“Indikator TPS rawan money politik itu misalnya berdasarkan Pemilu sebelumnya pernah terjadi, ada isu politik uang atau yang kita duga disana ada tim-tim yang berpotensi melakukan politik uang itu,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, juga sebagai bentuk pencegahan untuk mengingatkan masyarakat, pihaknya juga sudah menyampaikan kepada panwas kabupaten kota dan seluruh jajarannya ditingkat bawah dimasa tenang ini menggunakan kaos tolak politik uang dan politisasi SARA.
Ia juga mengajak kepada seluruh masyarakat Sultra untuk bersama-sama mengawal Pilkada, dengan melaporkan apabila ada orang yang melakukan money politik.
“Money politik ini ibarat angin, dia kita rasakan berhembus tetapi untuk melihatnya susah, sementara proses penanganannya itu harus ada bentuk dokumen foto atau rekaman baru kita bisa tangani,” kata Hamiruddin.
Olehnya itu, dirinya mengimbau kepada pasangan calon ataupun tim suksesnya untuk tidak melakukan money politik, dengan begitu dapat tercipta pelaksanaan Pilkada yang berintegritas, jujur, bersih, dan kondusif demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Laporan: Yusran
