TNC, KENDARI – Pasca instruksi Ketua DPP KNPI versi kongres Papua, Muhammad Rifai Darus kepada DPD KNPI Sultra untuk melaporkan oknum yang menyalahgunakan logo organisasi pemuda tersebut ke pihak penegak hukum. KNPI versi kongres luar biasa di Jakarta, dibawah kepemimpinan Fahd El Fouz A Rafiq, yang menunjuk Umar Bonte sebagai karaketer di Sultra menantang balik kubu Syahrul Beddu merealisasikan laporan tersebut.
Selain itu, Umar Bonte juga meminta kepada pihak Syahrul Beddu menunjukan konsideran Kemenkumham. Sebab, anggota DPRD Kota Kendari ini menyebut Konsideran Kemenkum HAM versi Rifai hanyalah perkumpulan pemuda biasa dan justru setara dengan paguyuban.
“Dia (Rifai Darus) katakan kami hanya paguyubun, sekaran saya tantang dia untuk menunjukan konsideran Kemenkumham mereka,” tegas Ketua Pertina Sultra itu, Selasa (22/8/2017).
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa UB itu membeberkan, AD/ART KNPI tidak pernah berubah sejak tahun 1973 lalu, hanya Rifai Darus yang kemudian menggantinya. KNPI versi kongres Papua, lanjutnya, bukan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), melainkan Perkumpulan Komite Nasional Pemuda Indonesia (PKNPI).
“Keliruh juga itu Rifai, DPP KNPI dari tahun 1973 sampai sekarang belum berubah nama, jadi bagi kami tak ada urusan dengan paguyuban mereka (KNPI versi Rifai), negarapun sama sekali tdk membiayai paguyuban kecil semacam itu. Selama ini DPP KNPI versi kamilah yang menggunakan APBN, pemerintah tidak bodoh dalam urusan ini, sebab KNPI memang hanya satu yaitu versi Fahd,” tegasnya.
Sedangkan terkait logo yang digunakan pihaknya, merupakan logo KNPI yang tidak pernah berubah sejak tahun 1973. Dan yang perlu diketahui, logo itu bukan milik perseorangan tapi milik pemuda.
“Saya menantang agar Rifai Darus selaku Ketua PKNPI maupun Sahrul Beddu, berani laporkan penggunaan Logo KNPI pada setiap pemuda yang menggunakan logo tersebut, dan saya persilahkan mereka melapor kepada pihak kepolisian secepatnya. Saya tidak peduli bahkan meraka sampai di PBB kalau perlu sampai di liang lahat,” papar politisi PDIP ini.
“Aduh dangkal juga pemuda-pemuda itu, dari pusat sampai daerah memang aneh,” tambahnya.
KNPI versi Rifai, lanjut UB, memang pernah melakukan kongres di Papua, akan tetapi kembali mentah karna ada kongres luar biasa di Jakarta, yang dihadiri seluruh DPD KNPI se Indonesia termaksud DPD Papua.
UB juga tak memungkiri, hahwa proses terpilihnya Syahrul Beddu yang dipilih oleh OKP di Sultra melalui Musda, namun itu juga tidak sah, karena dilantik dan di beri SK oleh organisasi paguyuban PKNPI yang berkantor di Jakarta.
“Dengan sendirinya tidak sah, dan tidak dapat mengelolah anggaran daerah, karena tidak dilantik oleh DPP KNPI, dan dalam AD/ART yang melantik adalah DPP bukan perkumpulan pemuda,” terang UB.
Tak hanya itu saja, UB juga akan tetap kejar perampokan anggaran KNPI. Bahkan, satu rupiah pun tidak boleh dicuri, karena itu uang rakyat. Negara tidak boleh kalah dengan pencuri uang rakyat.
“Dalam waktu dekat saya akan tunjukan Konsideran Surat Keputusan Kemenkum HAM dari tahun ke tahun, sehingga jelas bagi Pemerintah Provinsi menelorkan anggaran. Dan saya juga akan mengejar siapa Anggota DPRD Provinsi yang menitip-nitip uang rakyat di KNPI. Saya sangat yakin di sana akan menjadi pintu masuk saya, untuk mengetahui siapa yang paling bernafsu mencuri uang rakyat senilai Rp. 2 Miliar lebih tersebut,” pungkasnya.
Laporan: Ikmal
