TenggaraNews.com, BUKITTINGGI– Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Inspektur Jenderal Polisi Drs. Fakhrizal. SH. M. Hum, menegaskan, jangan takut melaksanakan pengelolaan dana desa sepanjang itu sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
Hal ini ,dia tegaskan ketika menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang dilaksanakan dari tanggal 3-6 September di Hotel Rocky Bukittinggi.
Dikatakan, dana desa ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke desa/Nagari, dengan jumlah sangat besar dan setiap tahun terus meningkat. Ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan Presiden Republik Indonesia Jokowidodo untuk membangun desa dan menyejahterakan masyarakat desa, dan juga merupakan implementasi dari salah satu NAWACITA membangun Indonesia dari pinggiran atau dari desa.
Besarnya dana desa ini maka diperlukan pendampingan, baik pendampingan secara teknis dan administrasi, maupun pendampingan perencanaan penggunaannya, disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah pendampingan disisi pengawasannya. Dengan adanya Kesepahaman bersama antara 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kapolri.
Alumni SMA Negeri 2 Padang ini juga mengatakan kepada peserta khususnya kepada Walinagari/Kepala Desa serta stakeholder lainnya, jangan takut melaksanakan dana desa.
Kehadiran Polri atau Bhabinkamtibmas bukan untuk mengawasi dalam arti mencari-cari kesalahan, tetapi Polri ikut mendampingi agar tidak salah langkah dalam penggunaan dana desa ini. Polri bertugas sama dengan tenaga ahli, dengan pendamping desa, pendamping langsung desa dan juga dengan Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) yang ada, yaitu sama-sama ke arah yang sudah ditentukan.
Apabila terjadi suatu kesalahan akan kita arahkan kepada Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), kalau APIP tidak mampu lagi tentu akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), dan hal ini sangat tidak kita inginkan, artinya jangan sampai masalah tersebut sampai ke APH.
Kita sama-sama bersepakat bahwa kegagalan pengelolaan dana desa adalah kegagalan dan kesalah kita semua sebagai pendamping, dalam hal ini tidak terkecuali Polri, yang mana di lapangan pendampingan ini dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas. ” Namun demikian jangan ada yang ketangkap tangan. Kalau ketangkap tangan persoalannya akan lain lagi,” ujarnya.
Ketika diadakan diskusi dan tanya jawab, banyak peserta menyampaikan kondisi di lapangan, terutama adanya anggota Bhabinkamtibmas yang meminta pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada Walinagari/Kepala Desa dan adanya pengaduan masyarakat yang langsung ditanggapi oleh pihak kepolisian tanpa melalui APIP terlebih dahulu.
Irjen Fahkrizal langsung bertanya kepada Kapolres bersangkutan dan langsung pula memerintahkan untuk mencek keberadaan kasus tersebut, apabila memang belum melalui APIP segera dikembalikan. Namun kenyataannya semua kasus yang dilaporkan tidak ada yang naik, karena memang belum melalui APIP, tidak sedikit pula Walinagari dan TA memohon agar anggota Bhabinkamtibmas untuk ditambah jumlahnya, karena Walinagari/Kepala Desa sangat memerlukan pendampingan masalah hukum di lapangan.
Ditegaskan Fakhrizal, apabila ada anggota Polri yang main mata atau ngeyel tentang dana desa silahkan laporkan langsung kepadanya. Kapoldapun memberikan nomor HPnya kepada peserta.
Acara dilanjutkan dengan menandatangani Pembentukan Sekretariat Bersama tentang Pengawasan, Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Dana Desa. Dari unsur Polda Sumbar ditandatangani oleh Dir. Bimas Polda Sumbar Kombes Pol Nasrun Fahmi. SH. MSi dan dari DPMD oleh Kadis PMD Drs. H. Syafrizal. MM disaksikan oleh Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Drs. Fahkrizal. SH. M. Hum.
Laporan : Fauzaki
Editor : Rustam
