Ridwan Bae Desak Kemenhub Realisasikan Pembangunan Empat Pelabuhan Feri di Wakatobi

TenggaraNews.com, KENDARI – Anggota DPR RI Dapil Sultra, Ridwan Bae, telah berkali-kali mengusulkan pembangunan empat pelabuhan feri di Kabupaten Wakatobi. Olehnya itu,  politisi Partai Golkar ini mendesak pihak Kementerian Perhubungan segera merealisasikan pembangunan pelabuhan feri di Kabupaten Wakatobi, sebelum berakhir masa tahun anggaran 2019.

Adapun empat pelabuhan yang diusulkan meliputi pembangunan pelabuhan feri di Pulau Wanci, pelabuhan feri di Kaledupa, Tomia dan Binongko. Bahkan, permintaan pembangunan pelabuhan feri itu sudah pernah ditinjau mengenai kelayakannya.

 “Empat pulau di Wakatobi ini harus segera dibangun pelabuhan ferinya. Permintaan ini sudah saya sampaikan pada forum rapat bersama dengan Dirjen Perhubungan Darat. Bahkan kebutuhan dan pentingnya pelabuhan feri di daerah wisata Wakatobi sudah pernah ditinjau dan memang layak, ” ujar Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sultra, saat dikonfirmasi TenggaraNews.com, Kamis 5 Juni 2018.

Lebih lanjut, mantan Bupati Muna dua periode ini menjelaskan, bahwa kondisi perhubungan laut di Kabupaten Wakatobi memang sangat membutuhkan sarana pelabuhan feri. Kehadiran pelabuhan tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya tragedi kapal tenggelam milik rakyat yang menelan korban.

“Di Wakatobi sudah pernah terjadi kapal rakyat yang muat penumpang tujuan Pulau Tomia tenggelam. Banyak yang menjadi korban meninggal dunia. Supaya hal serupa tidak terjadi, maka pemerintah pusat harus memperhatikan pembangunan pelabuhan feri, ” tegas mantan Ketua BPD Hipmi Sultra ini.

Setelah melihat tragedi KM Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara, dan tragedi KM Lestari Maju yang juga tenggelam di selat Bulukumba dan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, Ridwan Bae kembali mengingatkan pemerintah agar segera melakukan pembenahan pelabuhan di Wakatobi dan daerah lainnya, sebelum terjadi kecelakaan laut serupa dan menimbulkan korban jiwa.

“Harusnya diantisipasi sebelum terjadi. Dengan anggaran yang minim, pemerintah seharusnya mengalokasikan pada aspek keamanan, ” pungkas Ridwan Bae.

Laporan: Ikas Cunge