TenggaraNews.com, KENDARI – Melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Pj Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi mengajak semua pemerintah daerah (Pemda) di 17 kabupaten/kota, agar menyusun program pembangunan yang berkualitas serta fokus pada satu kegiatan yang sifatnya strategis.
Teguh juga menambahkan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun berdasarkan hasil kesepakatan Musrembang, dijadikan sebagai bahan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2019 yang akan datang.
“Tentu yang direncanakan adalah pembangunan yang berkualitas, transparan dan akuntabel sehingga nantinya akan menjadi tolak ukur akuntabilitas, profesionalisme dan bobot pelayanan publik,” ujar Teguh Setyabudi, Senin 16 April 2018.
Selain itu, lanjutnya, para kepala darah juga hendaknya tidak berpikir secara parsia,l tetapi harus konperensif untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
“Jadi semua yang diusulkan dalam Musrembang tingkat provinsi ini, akan menjadi landasan pemerintah pusat dalam menyusun rancangan tahun 2019 mendatang,” terangnya.
Teguh mengatakan, pelaksanaan pembangunan yang baik haruslah dimulai dari perencanaan yang baik pula, karena pada hakekatnya semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pembangunan yang akan dicapai.
“Perencanaan partisipatif yang digali dari akar permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, memberikan solusi konkrit dalam bentuk usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan prioritas masyarakat. Seperti pembangunan infrastruktur, disamping tidak mengabadikan program di sektor-sektor unggulan lainnya,” katanya.
Lebih lanjut, Kepala BPSDM Kemendagri ini menjelaskan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi bersama dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota terkait infrastruktur yang ada di Sultra.
“Karena kita sudah ketahui bahwa infrastruktur yang ada di Sultra baik itu di kabupaten dan kota maupun Provinsi sebagian sudah rusak. Sehingga nanti pada pengajuan APBD 2019 sebelum 25 April 2018 ini sudah di bahas,” jelasnya.
Menurut Teguh, infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Sebab, jika infrastruktur rusak tentu akan menghambat pembangunan dan perekonomian daerah.
“Ini yang menjadi catatan kita semuanya, jadi saya harap untuk RKPD tahun 2019 mendatang pada APBD bisa diprioritaskan pembangunan infrastruktur yang lebih baik lagi,” ungkapTeguh.
Laporan: Muhamad Isran
