TenggaraNews.com, KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra menyebut keterlambatan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengakibatkan pihak sekolah berutang.
Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Yaudu Salam Ajo mengatakan, keterlambatan pencairan dana BOS diakibatkan adanya masalah-masalah teknis, seperti pengelolaan dana BOS yang sudah dialihkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov). Artinya, Pemprov punya tanggung jawab penuh untuk mengelola pelaksanan dana BOS tersebut.
“Kemeudian laporan pertanggungjawabannya yang terlalu rumit. Misalnya, pengurusannya tidak cukup di kabupaten dan kota, tetapi semua pertanggungjawaban harus dibawa ke Pemprov lagi,” ungkapnya, Sabtu 21 April 2018.
Sementara, lanjut dia, kemampuan pengelolaan keuangan masing-masing sekolah itu berbeda-beda. Kemudian, sistemnya menunggu semua laporannya masuk dari kabupaten/kota, baru bisa dana BOS tersebut dibayarkan. Apabila menunggu sekolah-sekolah di daerah lain yang belum mengumpulkan laporan pertanggungjawabannya dengan cepat, dengan waktu yang berbulan-bulan menjadi masalah dan mempengaruhi sekolah yang lain.
“Jadi saya akan rekomendasikan ke instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) agar segera diproses, sehingga yang terlambat itu belakangan dicairkan dana BOS-nya, yang sudah dicairkan sesuai waktu yang diberikan,” katanya.
Untuk itu, Yaudu berharap kedepannya pencairan dana BOS bisa semakin baik, karena sangat disayangkan bila sekolah banyak berutang, kadangkala juga sudah dikasih utang akhirnya proses belajar mengajar juga menjadi terlambat, pengadaan kertas dan lain sebagainya juga terhambat.
“Jadi saya harap pihak Pemprov bisa mengelola dengan baik dana BOS tersebut. Kemarin itu ada dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) datang kesini, untuk melakukan audiens dengan DPRD untuk menghadirkan Kepala Dinas Dikbud, tetapi kepala dinasnya tidak hadir makanya kita langsung panding dulu. Karena menurut mereka ada kajian dari PGRI itu yang menurutnya sudah mengkhawatirkan tentang pengelolaan pendidikan di Sultra,” beber politisi PKS itu.
Menurut dia, realisasi dana BOS ini seharusnya dilakukan pada triwulan pertama itu di bulan Januari. Jangan lagi menunggu nanti triwulan keduanya lagi baru dicairkan.
“Jadi dicairkan dulu baru setelah itu baru dibuat laporan pertanggungjawaban, ini sudah utang kemana-mana baru itu buat laporan pertanggungjawaban lalu dicairkan. Ini kan pekerjaan mati sebenarnya,” ungkapnya.
Laporan: Muhamad Isran
