Tenggaranews.com , JAKARTA – Ditengah banyaknya capaian prestasi yang digapai, instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diterpa isu terkait pimpinan polri memelihara sejumlah oknum aktivis untuk merusak gerakan kritis pemuda dan mahasiswa terhadap pemerintahan.
Menyoal masalah ini, sejumlah aktivis organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) mengatakan tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan dan terkesan tendensius terhadap kepolisian.
“Ini tindakan yang tidak bertanggung jawab, jika untuk instansi kepolisian saya yakin tidak ada itu mereka berbuat seperti yang diisukan, namun jika bersinergi menjaga kambtibmas bersama OKP itu memang peran dan fungsi dari Polri bukan dalam rangka merusak sikap kritis mahasiswa atau pemuda, dan kami sering melakukan sinergisitas tersebut dengan kepolisian kok,” ujar Yaser, Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jakarta Raya kepada wartawan saat di hubungi, Sabtu (13/7).
Di tempat terpisah, Arven Marta Direktur Eksekutif Lembaga Ekonomi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (LEMI PB HMI) mengatakan hal serupa, jika tuduhan terhadap polri tidak mempunyai dasar yang kuat.
“Sinergi antara lembaga menurut saya bukan untuk meredam sikap kritis kita sebagai mahasiswa, namun jika terdapat oknum yang mencatut nama organisasi untuk kepentingan pribadi itu tindakan yang tidak baik dan bisa diselesaikan secara organisasi atau hukum yang berlaku,” tambah arven.
Sementara itu, Bintang Wahyu Saputra sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menuturkan sinergisitas dan pembinaan antara lembaga negara dengan organisasi kemasyarakatan pemuda sudah diatur dalam UU 40 tahun 2009 dan peraturan lainnya.
“Sebagai wadah berhimpun OKP di Indonesia, sinergisitas dan pembinaan negara atas pemuda dan mahasiswa itu sudah berlangsung lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka, sinergisitas itu sudah terjadi untuk merebut kemerdekaan, kalo dulu mungkin TKR atau BKR kalo sekarang ya TNI Polri,” ujar Bintang.
Bintang malah menyarankan seharusnya pemerintah lebih agresif dalam melakukan pembinaan dan sinergisitas dengan organisasi kemasyarakatan pemuda dan mahasiswa karena adanya bonus demografi dan revolusi industri 4.0 Indonesia memiliki tantangan berat kedepan.
“Pembinaan dan sinergi memang harus lebih digalakan, namun memang harus lebih jeli bagi Polri atau pemerintah dalam melakukan sinergi, karena ditakutkan ada pencatutan seperti yang dibicarakan, lebih hematnya jika polri atau pemerintah ingin bersinergi dengan OKP bisa bertanya kepada KNPI. Karena memang terkadang ada OKP yang belum berhimpun Di KNPI atau sering menggunakan nama OKP yang berhimpun di KNPI,” katanya.
Bintang menambahkan terlebih hari ini Polri sedang ada dalam puncak prestasi. “Dari keberhasilan menekan angka kriminalitas 2018-2019, sampai Pemilu yang berjalan aman, seharusnya kita mendukung Polri agar bisa mempertahankan prestasi tersebut. Jangan malah sampai pemuda merusak semuanya,” tutup Bintang.
Diketahui sebelumnya media online berjudul Viral pimpinan Polri Susupi Gerakan Kritis Mahasiswa Dan Pemuda Melalui Oknum* ramai diperbincangkan disegala elemen kepemudaan tanah air.
Lapora : Fauzaki
Editor : Rustam
