TenggaraNews.com, BALI – Ketua Asosiasi Pemda Maritim 6 Negara CTI/ Maritim Local Government Network (Maritim LGN), Hugua didaulat menjadi pembicara pada Workshop on Institutional Changes For an Effective, Relevant and Writeshop for the Renewal RPOA 2.0 CTI- CFF, yang berlangsung dari tanggal 13 – 15 Agustus 2019, di Hotel Kuta Heritage, Bali.
Anggota DPR RI terpilih Dapil Sultra dari PDI Perjuangan menjadi pembicara kedelapan, setelah perwakilan National coordinating Commity (NCC) masing-masing negara yang menyampaikan pandangan terhadap harapan perubahan dan pembaharuan sasaran, dalam penyususunan RPOA 2.0.
Lokakarya ini dihadiri oleh perwakilan enam negara CTI, dengan tujuan untuk menyusun rencana aksi regional enam negara Coral Triangle Initaiatif – Coral Reef Fishery and Food Security (CTI- CFF) yang dikenal dengan Regional Plan of Action (RPOA) 2.0, sebagai kelanjutan dari RPOA 1.0 yang disusun 10 tahun lalu, setelah World Ocean Conference ( WOC) yang dicanangkan oleh enam Kepala Negara CTI, di Manado pada tanggal 11 – 14 Mei 2009 lalu.
Salah satu hasil WOC tersebut melahirkan platform regional CTI – CFF yang berkantor di gedung sekretariat regional CTI di Kota Manado .
RPOA 1 dinilai gagal karena belum menunjukan kerja nyata dalam program ketahanan pangan dan pola pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, pada tingkat akar rumput di lapangan, di masing-masing negara.
Disamping itu, posisi CTI – CFF pada tingkat global belum memperlihatkan tajinya, sehingga belum dikenal sebagai organisasi bergensi tingkat global.
Dalam presentasenya, Hugua menekankan, bahwa dalam RPOA 2.0 harus jelas memberi mandat kepada NCC setiap negara untuk dapat mempengaruhi para influencer, seperti Anggota DPR dan para menteri terkait untuk membuat keputusan, regulasi dan peraturan sebagai pedoman para pemangku kepentingan.
Misalnya, kata Ketua Asosiasi Sail Wisata Indonesia (Aswindo), gubernur dan bupati/wali kota dalam merealisasikan program CTI – CFF melalui APBD masing masing negara CTI.
“Selama ini, program CTI – CFF masih pada tataran konsep akademis dan dialog pada level elit saja, belum dapat membumi pada tingkat desa dan kelurahan,” ujar Hugua.
Lebih lanjut, mantan Bupati Wakatobi dua periode ini juga menilai, bahwa dengan masuknya misi dan program CTI-CFF pada APBD tingkat Pemda, maka program pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan dan ketahanan pangan dapat menyentuh tingkat akar rumput, guna meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat luas.
Pada tataran capaian ini, sambung Hugua, status CTI – CFF sebagai platform kelautan tingkat regional akan berwibawa dan semakin diperlukan oleh bangsa dan rakyat negara anggotanya.
Demikian juga wibawa organisasi ini pada tingkat PBB, akan semakin baik jika program tersebut terlaksana pada tingkat akar rumput, maka otomatis tujuan SDGs PBB akan terealisasi dengan baik pada tingkat lokal khusunya tujuan nomor dua, berkaitan dengan ketahanan pangan, tujuan nomor 14 yang berkaitan dengan kekayaan hayati laut dan tujuan nomor 17 berkaitan dengan kerja sama antara para pemangku kepentingan.
“Pada tingkat pencapaian ini, maka kehadiran platform regional CTI semakin diperlukan oleh masyarakat lokal dan global,” katanya .
Maritim LGN adalah Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir/ maritim 6 negara CTI CFF, meliputi Indonesia, Malaysia, Philipina, Papua New Guinea, Salamon Island dan Timor Leste.
Hugua terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Maritim LGN pada rapat umum anggota, bertempat di Kota Alotau, Papua New Guinea tahun 2015 lalu, dengan komposisi Wakil Ketua dijabat oleh Mr. Gita Elliot, Walikota Alotau Papua New Guinea dan Wakil Ketua lainya dijabat oleh Mr. Nilo Villanueva, Walikota Mabini Municipality, Batangas Province Filipina.
Laporan: Ikas
