TenggaraNews.com, KOLAKA – Rektor Universitas Sembilan Belas November (USN) Kolaka, Dr. Azhari menilai wacana penarikan aset Akademi Keperawatan (Akper) Kolaka, sebagaimana yang dilontarkan Bupati Kolaka, Ahmad Safei di media beberapa waktu lalu aneh, dan hal tersebut tidak usah dibesar-besarkan.
“Terkait aset Akper saya rasa tidak usah dibesar-besarkan, walaupun itu sudah sampai dibaca kementrian karena sudah ada di media, karena itu kita jadi malu sendiri,” ujar Dr. Azhari, Rabu 4 Desember 2019.
Apalagi, kata dia, penyerahan aset Akper tersebut bukanlah kemauan USN, melainkan dari pemerintah daerah (Pemda) Kolaka sendiri yang mengurusnya.
“Namanya barang yang sudah kita serahkan kepihak lain, pakai upacara segala lagi dan itu yang mengurus kan pihak Pemda sendiri, kami di USN hanya menerima saja. Kalaupun kementrian setuju Akper gabung ke USN, tapi kami (USN) menolak kan tidak bisa juga,” katanya.
Lebih lanjut, Rektor USN menjelaskan, di daerah lain tidak pernah terjadi hal seperti itu. Padahal, ratusan miliar asetnya yang diserahkan.
“Berpikirlah, itu lihat daerah lain aset puluhan miliar, bahkan di Banten itu seratus miliar diberikan ke Untirta hanya karena ada izin Fakultas Kedokteran keluar, Kita Kolaka masa begitu 5 miliar dalam bentuk bangunan dan tanah dan tetap ada di Kolaka bahkan masih dipakai juga sebagian sama Balitbang Pemda Kolaka, kok kaya sudah luar biasa mau tarik aset,” jelasnya.
Menurut dia, kalau hanya dengan alasan bahwa D3 Akper sudah tidak ada di USN, kemudian Pemda Kolaka ingin menarik asetnya, hal tersebut tidak benar
“Akper atau Prodi D3 keperawatan di USN itu tetap ada, malah sudah ada tambahannya yaitu Prodi Farmasi, dan saat ini kita lagi tunggu izin untuk dibukanya S1 keperawatan/ners dan kebidanan juga Kesmas. Lalu kita buka jurusan kesehatan. Dan kalau moratorium fakultas nantinya dicabut baru kita usul Fakultas, tetapi karena kita sudah punya D3 keperawatan maka S1 keperawatan itu izinnya akan turun dengan menutup izin D3, makanya rapat kami di Jakarta disepakati D3 dialihkan ke kampus B, tapi karena feeling saya ini izin telat turun maka pengalihan Prodi D3 keperawatan saya batalkan karena saya sudah duga akan ada pandangan seperti ini,” papar Dr. Azhari.
Jadi, lanjutnya, Prodi keperawatan itu ada dan Rektor belum lama ini melantik Kepala Prodi. Olehnya itu, Dr. Azhari mengimbau pihak terkait agar memberikan info ke pimpinan itu yang benar.
“Jangan yang asal-asalan saja, sehingga tidak terkesan bicara tanpa fakta. Kan kita yang malu sendiri,” terang Rektor.
Laporan: Deriyanto Tetambe
