TenggaraNews.com, KENDARI – Kuasa Direktur CV. Tenggara Budi Pratama, Muhammad Yusuf Yahya menyoroti pernyataan Kepala UKPBJ Buton Utara (Butur) dan Ketua Pokja BPBD 01 Kabupaten Butur terkait volume yang tidak dimuat di dalam BOQ merupakan kesalahan dari peserta tender, kenapa tidak mempertanyakan pada saat Aawijzing. Padahal ada beberapa perusahaan yang bertanya, namun tidak ada satu pun yang mempertanyakan masalah volume yang tidak termuat di dalam BOQ.
“Saya ingin sampaikan bahwa itu pernyataan yang menyesatkan dan konyol. Padahal mereka itu punya sertifikasi loh, kok ngomongnya di media seperti itu, terkesan panitia tidak paham dengan aturan Keppres Nomor 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ungkapnya, Kamis 21 Mei 2020.
Menurutnya, apa yang dipersoalkan oleh peserta tender dalam kegiatan itu faktanya benar, sekali pun tidak ada peserta yang bertanya di dalam Aawijzing, tetap harus di muat dalam adendum karna volume itu sangat prinsip.
Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan, sesuai ketentuan di dalam dokumen pemilihan BAB 111 Instruksi Kepada Peserta ( IKP) huruf D Dokumen Pemilihan 12.3, apabila diperlukan Pokja pemilihan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pemilihan, 12.6 dijelaskan apabila diperlukan pokja pemilihan dapat memberikan penjelasan ulang serta Peraturan Mentri Nomor 7 tahun 2019 tentang pekerjaan konstruksi.
Pada Pasal 63, dalam hal adendum dokumen pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali dokumen pemilihan, Pokja pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran, kemudian diatur di Keppres Nomor 16 tahun 2018.
“Mestinya pokja dapat membuat adendum, apalagi ada pernyataan dari pihak PPK yang kami baca di media online, bahwasanya pihak PPK sudah mengusulkan ke Pokja agar dibuatkan adendum BOQ yang berisikan volume. Seharusnya Pokja dapat mengunakan ruang itu untuk melakukan adendum, bukan justru disalahkan pihak peserta tender karna itu kewajiban maka mutlak di lakukan oleh pokja. Bagaimana bisa peserta bisa mengajukan penawaran kalau volume di dalam BOQ itu tidak ada,” jelasnya.
Pria yang popular dengan sapaan Bang Uchu ini juga mempertanyakan peran konsultan perencana. Apalagi kontrak pekerjaan ini gabungan lumsum dan gabungan harga satuan. Artinya, Pokja tidak memahami pokok yang dipermasalahkan oleh peserta tender, sehingga jawabannya ngawur
“Coba tanyakan ke panitia bagaimana caranya bisa peserta tender menawar tidak ada volume di dalam BOQ. Bolume itu sifatnya mengikat dan final, persyaratan mutlak yang wajib dicantumkan di dalam BOQ, yang kontraktor tawar itu adalah harga bukan volume,” ujarnya
Bang Uchu juga menegaskan, terkait dua perusahaan yang masuk menawar perlu di pertanyakan, kenapa bisa masuk menawar. Dirinya merasa heran dan bingung, knapa bisa.
“Tapi saya takut suuzon ini Ramadhan, baru saya dengar ada tender di Republik Indonesia ini, tender pemerintah tidak ada volume di dalam BOQ,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bang Uchu mengatakan, bahwa lelang proyek itu dilakukan Oleg Pokja BPBD 01 Butur. Hal itu menunjukkan bahwasanya Pokja BPBD 01 Kabupaten Butur tidak paham dengan roh dan semangatnya pengadaan barang dan jasa pemerintah, apalagi Keppres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Saya kira Pokja BPBD 01 Kabupaten Butur perlu mengevaluasi lagi kinerjanya, dan memperdalam bacaannya tentang Keppres serta mencari referensi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah ini.
Menurutnya, jika Pokja tetap melanjutkan proses lelangnya sampai ke tahap pengumuman pemenang, berarti Pokja harus siap dengan konsekwensi hukum yang ada. Dan Ia juga meyakini bisa berimbas pada pencabutan sertifikat ke panitiaannya.
“Kalau anda bertanya lagi ke saya tentang apa yang harus ditempuh oleh pihak rekanan yang dirugikan, sudah ada koridornya sesuai ketentuan Keppres, saya hanya ingin bilang ke teman-teman pers coba periksa kejiwaan Pokja-nya, jangan sampai ada masalah. Kok bgitu berani yah mereka nekad,” ucapnya.
Yang jelas, lanjutnya, pihak rekanan yang dirugikan sudah berkonsultasi juga ke LKPP, Ombusdman dan penegak hukum lainnya.
Yusuf juga mengingatkan kepada Kepala UKPBJ dan Pokja BPBD 01 Butur, bangsa dan daerah ini sedang dilanda musibah wabah virus corona, sesuai dengan instruksi Ketua KPK, jika ada pihak ULP yang terlibat KKN di tengah negara lagi dilanda musibah corona, maka hukuman mati buat mereka.
“Semoga saja ini bisa jadi renungan agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan proses tender. Dan tindak pidana lainnya nantilah hukum yang buktikan semua.. Kami sudah menyerahkan semua alat bukti yang di minta sama pihak penyidik,” jelasnya.
Yusuf juga mengaku, bahwa pihaknya telah melaporkan hal tersebut ke Polda Sultra secara resmi, terkait penyalahgunaan wewenang oleh Pokja BPBD 01 Kabupaten Butur.
Bukan hanya paket pekerjaan rekonstruksi bangunan pengaman pantai Desa Lanosangia yang dilaporkan, dua paket lainnya yakni rekonstruksi bangunan pengaman pantai Desa Wantulasi dan Desa Konde juga turut dilaporkan.
Semua bukti kecurangan Pokja, maladministrasi serta rekayasa pemenang kami sudah sampaikan alat buktinya, nanti penyidik yang membuktikan persengkongkolan antara Pokja dan pemenang tender. Saya minta teman pers ikut mengawal kasus ini sampai tuntas,” pungkasnya.
Laporan: Ikas
