TenggaraNews.com, KONAWE – DPC Projo Konawe terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe agar segera menuntaskan honor perangkat desa dan kelembagaan desa yang tersebar di 290 desa, yang sudah memasuki 18 bulan tak pernah dibayarkan.
Ketua DPC Projo Konawe, Abiding Slamet merinci utang Pemda Konawe terkait honor perangkat desa termasuk kelembagaan desa, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 32 tahun 2018, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian ADD setiap desa di Kabupaten Konawe tahun anggaran 2019, yang masih tersisa 11 bulan yaitu untuk kepala desa Rp32.450.000, Sekdes Rp16.500.000, Kasi Pemerintahan Rp13.750.000, Kasi Kesejahteraan Rp13.750.000, Kasi Pelayanan Rp13.750.000, Kaur Tata Usaha Umum Rp13.750.000, Kaur Perencanaan Rp13.750.000. Kemudian, Kepala Dusun I Rp13.750.000, Kepala Dusun II Rp13.750.000, Kepala Dusun III Rp13.750.000, RT enam orang Rp19.800.000, Ketua BPD Rp4.400.000 danWakil Ketua BPD Rp3.300.000.
“Selanjutnya, Sekretaris BPD Rp2.750.000, anggota BPD dua orang sebesar Rp4.400.000, insentif tenaga keperawatan Rp11.000.000, insentif Puutobu Rp3.300.000, insentif imam desa Rp3.300.000 dan insentif guru TPQ Rp3.300.000,” bebernya, Minggu 26 Juli 2020.
Dari rincian diatas, lanjutnya, belum termasuk operasional BPD, PKK, LPM, Karang Taruna, ATK dan pelaksana tekhnis pengelolaan keuangan desa. Sehingga kalau ditotalkan secara keseluruhan dan dikalikan 290 desa maka akan berjumlah Rp 67.845.500.000.
Selanjutnya, kata dia, Peraturan Bupati nomor 32 tahun 2020, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian ADD setiap desa di Kabupaten Konawe tahun anggaran 2020, untuk kepala desa Rp21.000.000, Sekdes Rp14.000.000, Kasi Pemerintahan Rp10.500.000, Kasi Kesejahteraan Rp10.500.000, Kasi Pelayanan Rp10.500.000, Kasi ata usaha umum Rp10.500.000, Kaur keuangan Rp10.500.000, Kaur perencanaan Rp10.500.000, Kepala dusun I Rp10.500.000, Kepala dusun II Rp10.500.000 dan Kepala dusun III Rp10.500.000.
“Sedangkan untuk kelembagaan desa yakni RT 6 orang berjumlah Rp21.000.000, perawat desa Rp7.000.000, guru TPQ Rp3.150.000, imam desa Rp3.150.000, Ketua BPD Rp4.900.000, wakil ketua BPD Rp3.850.000, sekretaris BPD Rp3.500.000, anggota BPD 2 orang Rp6.300.000, kemudian insentif pabitara Rp2.100.000 dan insentif toonomotuo Rp3.150.000,” jelasnya.
“Belum termasuk jaminan sosial bagi kepala desa, perangkat desa dan RT, operasional BPD, PKK, LPM, karang Taruna dan ATK,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ia mengungkapkan, dari rincian anggaran per Juli 2020 di atas, Pemda Konawe masih belum menuntaskan utangnya terhadap perangkat desa dan kelembagaan desa sebesar Rp 54.919.647.067.
Sehingga, jika di totalkan utang Pemda Konawe tahun anggaran 2019 – Juli 2020, untuk alokasi dana desa di 290 desa berjumulah Rp 122. 765.147.067
Erni, salah satu aparat desa menyampaikan, bahwa dirinya merasa heran dengan honor perangkat desa yang sudah memasuki 18 bulan belum dituntaskan, sehingga Ia mempertanyakan ADD yang seharusnya dialokasikan untuk hak mereka dikemanakan.
“Digunakan untuk apa saja anggaran itu,” tanya Erni.
Dikatakannya, di tengah pandemik Covid-19 yang melanda Konawe secara khusus, bahkan musim penghujan yang tak hentinya mulai membanjiri puluhan desa yang ada di Kabupaten Konawe, sehingga kebutuhan keluarga sulit dipenuhi baik sandang maupun pangan.
“Saya berharap agar Pemda Konawe segera menyelesaikan honor perangkat desa yang selama 18 bulan belum dituntaskan,” harapnya.
Plt. Ketua DPD Projo Sultra, Irvan Umar mempertegas dan mendesak kepada Pemda Knawe agar menuntaskan tunggakan honor perangkat desa. Sebab, dengan dana tersebut dapat mengurangi beban perangkat desa yang kurang lebih 6000 orang ditengah musibah pandemik covid-19 dan bencana banjir yang melanda beberapa desa di Kabupaten Konawe.
Laporan : Helny Setyawan
