TenggaraNews.com, KONAWE – Realisasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Andoluto, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe diduga sarat nepotisme. Bagaimana tidak, mayoritas penerima manfaat merupakan pendukung Kepala Desa (Kades) Abdul Hakim saat Pilkades lalu.
Parahnya lagi, warga yang menerima bantuan perumahan yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2020, yang menelan anggaran senilai Rp251.777.900 dengan volume 12 unit itu diduga diberikan kepada masyarakat yang sudah pernah menerima bantuan serupa pada 2018 lalu.
Padahal, masih banyak warga yang belum pernah mendapatkan bantuan perumahan itu, dan layak untuk menerima bantuan tersebut, namun justru tak diakomodir pihak pemerintah desa.
Dari total alokasi anggaran Rp251.777.900, estimasi dana yang disalurkan ke penerima manfaat tak semuanya sama nominalnya, melainkan diberikan sesuai kebutuhan warga. Adapun mekanisme penyalurannya, penerima bantuan hanya menerima material sesuai kebutuhan yang sudah dibelanjakan oleh KPA, dengan ketentuan ukuran rumah seluas 7×9 meter.
Beberapa warga yang kondisi rumahnya masuk dalam kategori tak layak huni mengeluhkan kebijakan Abdul Hakim itu. Sebab, Kades dinilai tak adil dalam merealisasikan bantuan perumahan tersebut.
Jamal Uki merupakan salah satu warga Desa Andoluto yang tak menerima bantuan tersebut. Kepada Kiatnews.id, Ia mengeluh tak pernah menerima bantuan perumahan itu, sedangkan warga lainnya sudah kali kedua diberikan.
Padahal, kata dia, tim verifikasi desa sudah pernah mengunjungi kediamannya untuk melakukan verifikasi kelayakan hunian calon penerima RTLH. Anehnya, setelah anggaran DD turun, malah orang lain yang diberikan.
“Yang lain ini sudah pernah menerima. Sudah dua kali mi. Selama ini saya belum pernah menerima,” katanya, saat ditemui di kediamannya, Senin (12/10/2020).
Untuk itu, Ia berharap pemerintah desa dapat memperhatikan warganya, dan dapat mendahulukan yang skala prioritas dengan mengacu pada kondisi fisik hunian serta belum sama sekali menerima bantuan.
“Harapan saya, kalau ada bantuan seperti ini, yah tolong juga kami dibantu,” harapnya.
Warga lainnya, Sumanto juga menyampaikan keluhan yang sama kepada Kiatnews. Dirinya menyayangkan sikap kepala desa yang terkesan arogan, karena diduga telah melakukan perubahan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) tanpa melalui musyawarah desa (Musdes).
“Beberapa pekerjaan yang dia laksanakan (kepala desa) tidak sesuai dengan hasil musyawarah bersama masyarakat. Hasil musyawarah kami kan itu bantuan seng dan material lantai rumah, dan semua kepala keluarga harus mendapatkan bantuan itu. Tapi, yang direalisasikan justru RTLH sebanyak 12 unit,” bebernya.
Menurutnya, bantuan itu seharusnya diberikan kepada masyarakat yang kondisi huniannya skala proiritas dan belum pernah mendapatkan. Akan tetapi, hal itu diberikan kepada mereka yang sudah pernah mendapatkan bantuan pada 2018 lalu.
Selaku tokoh masyarakat, Ia mewakili masyarakat menyampaikan aspirasi kepada pihak pengawas dana desa, agar sekiranya dapat diperhatikan dan melakukan evaluasi sebaik-baiknya terhadap berbagai program di Desa Andoluto.
“Kami sudah cukup ditindas oleh pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa yang tidak menuruti apa yang kami usulkan dan apa yang telah kami sepakati bersama melalui Musdes,” ucapnya.
Di tempat berbeda, Dede juga menyebutkan, bahwa dari 12 penerima manfaat bantuan tersebut, terdapat dua orang yang merupakan warga dari desa lain. Sehingga Ia mengaku heran dengan keputusan kepala desa itu.
“Ya, kecewa lah. Warga dari desa lain dikasih bantuan itu, sementara saya yang warga di desa ini justru tidak dapat,” tegasnya.
Menanggapi keluhan warganya, Kepala Desa Andoluto, Abdul Hakim menganggap sorotan tersesebut adalah fitnah yang sengaja dialamatkan kepadanya.
“Menurut saya, apa yang saya laksanakan, sudah itu yang layak. Adapun keluhan-keluhan masyarakat, saya sudah sampaikan pada saat musyawarah desa sampai musyawarah usulan, Insya Allah bagi yang tidak kebagian ini tahun, berdoa untuk tahun depan. Tidak mungkin dalam satu tahun itu anggaran semuanya mau di RTLH,” katanya.
Ditanya soal tolak ukur dalam menentukan penerima bantuan tersebut, Ia menyebutkan, bahwa loyalitas adalah hal utama baginya. Sehingga Abdul Hakim menilai, bahwa 12 penerima RTLH merupakan bagian dari masyarakat yang loyal padanya.
“biar pekerjaan saya pribadi, kalau disuruh mereka mau kerjakan (loyal),” tambahnya.
Dia juga mengakui jika sudah mendengar informasi terkait realisasi bantuan serupa pada 2018 lalu, yang juga sudah diterima oleh penerima manfaat yang sama.
“Hanya bahasa-bahasa burung (informasi penerima program RTLH pada 2018 lalu),” ucapnya.
Menurutnya, penerima bantuan tersebut tergantung kebijakan dari dirinya selaku kepala desa, kepada siapa bantuan itu akan diberikan.
“Tergantung dari kepala desanya, kita olah saja bagaimana,” ujarnya.
Laporan: Aka
