TenggaraNews.com, BOMBANA– Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bombana telah lama usai, namun dampak dari kontestasi politik tersebut masih saja dirasakan sejumlah pegawai. Entah kesalahan apa yang dilakukan oleh empat perawat, yang berstatus Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) di Puskesmas Kecamatan Poleang, tiba-tiba dikeluarkan.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Heryanto menilai peristiwa yang menimpa empat orang anggotanya itu diduga karena korban politik.
“Mereka itu mungkin karena tidak mendukung salah satu pasangan calon,” katanya, saat ditemui dikantor DPRD Bombana, Rabu 25 Oktober 2017.
Hal yang paling dia tidak terima, lanjut dia, ada informasi yang didengar bahwa keempat orang PHTT ini bisa dikembalikan bertugas di Puskesmas Kecamatan Poleang, jika sudah meminta maaf ke posko pemenangan salah satu pasangan calon (Posko pemenangan Pilkada saat itu).
“Kalau mereka mau masuk kembali harus ketemu tim sukses, dan minta maaf. Jangan karena tidak memilih yang menang, baru mereka dikasih kekuar,” ucap Heryanto dengan nada kesal.
Empat orang yang yang menerima nasib sial ini adalah Nursaida, S.Kep Ners., Mirnawati, S.Kep Ners., Fitria S.Kep., dan Nining Kusmianti A.Md Kep.
Dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Bombana, Heryanto berjanji akan segera menindaklanjuti peristiwa ini. Katanya, dalam waktu dekat pihaknya bakal melakukan rapat internal, untuk membahas kejadian yang menimpa empat orang PHTT itu.
“Kita akan agendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan Bombana,” imbuh politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Dikonfirmasi soal ini lewat telepon selulernya, Kepala Puskesmas (Kapus) Kecamatan Poleang, Darma sepertinya masih enggan berkomentar terkait dikeluarkannya empat orang PHTT.
“Begini saja pak, karena saya lagi di Kendari ini lagi pertemuan, nanti konfirmasinya, nanti kita ketemu saja di Poleang,” imbuhnya.
Saat ditanya apakah benar empat orang ini dikasih keluar, Darma pun tidak menjawab pertanyaan yang dimaksud Wartawan.
“Nantilah kita konfirmasi, jangan melalui telepon Pak, bapak datang saja ke Poleang,” ucap dia langsung menutup telepon selulernya.
Syukur, Anggota DPRD Bombana dari Partai Gerindra mengaku sangat prihatin, atas kejadian yang menimpa PHTT tersebut.
“Ikut prihatin atas kejadian itu, masa PHTT ikut dikasih pindah, kalau PNS (Pegawai Negeri Sipil) itu tidak apa apa,” tuturnya.
Anggota DPRD dari Dapil Poleang ini juga mengungkapkan, bahwa di Kecamatan Tontonunu ada juga PHTT yang dipindahkan di Kecamatan Mata’usu. Termasuk Kapus Kecamatan Tontonunu yang menjabat dulu (Syarif Arifin, red) dipindahkan di Pulau Kabaena.
“Kasian mereka dipindahkan, kan kasian kalau mereka sudah ada yang berkeluarga, harus berpisah jauh dengan sanak keluarganya,” katanya.
Syukur meminta, agar jangan lagi ada pengkotak-kotakan ditengah-tengah masyarakat, karena proses politik sudah berlalu.
“Mari kembali bersama sama, hilangkanlah itu bahasa nomor satu dan nomor dua,” tukasnya.
Laporan: Andri
Editor: Ikas Cunge
