TenggaraNews.com, KENDARI – Aktivitas CV. Unaaha Bakti Persada (UBP) disoroti. Pasalnya, perusahaan tersebut diduga kuat melakukan pengerukan ore nikel secara ilegal (ilegal mining).
Perusahaan yang beraktivitas di Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konut diduga melakukan penambangan di dalam kawasan hutan lindung, tanpa dilengkapi dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Parahnya lagi, CV. UBP juga disinyalir mengeruk ore nikel di luar koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) miliknya.
Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra, Hendro Nilopo mengatakan, meski diduga melakukan penambangan secara ilegal, namun aktivitas CV. UBP seakan tak tersentuh hukum.
“CV. UBP ini seperti ada punya pil kebal hukumnya, padahal menurut data kegiatannya itu sudah keluar dari WIUP-nya, bahkan dilihat dari map ESDM RI, kegiatannya itu sudah masuk di dalam kawasan hutan lindung. Tapi sampai sekarang masih leluasa juga beroperasi,” ungkap Hendro Nilopo, saat ditemui di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin 5 April 2021.
Lebih lanjut, aktivis yang populer dengan sapaan Don HN ini menyesalkan tidak adanya respon oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah, terkait dugaan ilegal mining yang di lakukan oleh CV. UBP, baik dari Polres Konut bahkan sampai Polda Sultra.
“Mestinya APH di daerah ini bisa lebih fast respont lah, jangan setiap ada dugaan kejahatan macam ini kita harus ke pusat dulu untuk mendapatkan atensi. Kan aneh juga,” keluhnya.
Pria asal Konawe Utara itu menjelaskan, kegiatan CV. UBP saat ini seharusnya sudah tidak dapat ditolerir lagi. Sebab, dugaan kejahatan yang dilakukannya sudah di luar batas kewajaran.
“Ini bukan yang pertama kali yah seingat saya, Bahkan dulu saat disidak oleh anggota DPRD Provinsi Sultra, kalau tak salah perusahaan ini sempat diusulkan untuk di hentikan. Tapi faktanya sekarang mulai lagi, bahkan dengan kontraktor miningnya juga kami duga ikut menggarap di luar WIUP CV. UBP ini,” jelas Don HN.
Olehnya itu, Hendro berharap kepada APH yang masih memiliki jiwa penegak hukum yang tinggi di daerah ini, untuk segera turun ke lokasi penambangan UBP, untuk melakukan penyelidikan serta penindakan sebagaimana mestinya. Demi terciptanya penegakkan supremasi hukum yang adil sesuai amanat dengan amanat Undang-undang serta beradasarkan pada asas equality before the law (Kesamaan di hadapan hukum).
“Harapan kami tentunya agar masih ada penegak hukum yang memiliki jiwa penegakan hukum yang tinggi. Agar bisa menuntaskan hal yang melanggar ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini dugaan ilegal mining CV. UBP di Blok Morombo,” harap Hendro Nilopo.
Laporan: Aka
