TenggaraNews.com, KENDARI – Aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli CoviD 19, bertepatan dengan kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo hari ini di Kendari, Ibukota Provinsi Sultra, tidak perlu berlebihan, sampai membakar bendara Kadin dan partai.
Ketua Bapilu PDI Perjuangan Buton Utara Hajrul Khairullah, S, Sos menanggapinya, bahwa aksi yang tidak perlu dilakukan dengan cara-cara yang kurang terpuji, yakni membakar bendera Kadin dan bendera partai.
“Sebaiknya sampaikan saja dengan cara yang bijak, sejuk agar tidak menciptakan opini seolah-olah kedatangan Presiden membawa petaka,” kata Hazrul panggilan akrab Hajrul Khairullah.
Justru sebaliknya, menurut Hazrul, aksi demo itulah yang membuat kerumunan tanpa Protokoler Kesehatan (Prokes) yang jelas.
Perlu dipahami kedatangan Presiden Jokowi selain Munas Kadin, ada yang lebih penting, yakni menghadiri vaksin massal di Pelataran Kantor Gubernur Sultra. Ini merupakan upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksin ditengah meningkatnya kasus Covid19.
Ketua Bapilu PDI Perjuangan Butur menghimbau, agar aksi-aksi yang mencedrai norma kesantunan dan adab sebagai orang timur, jangan dilakukan. Apalagi dengan merendahkan martabat seseorang dan organisasi, baik Kadin maupun PDI Perjuangan.
“Santun dan tertiblah dalam berdemo, tunjukanlah bahwa masyarakat Sultra khsususnya Kota Kendari bijak menjaga nama baik masyarakat Sulawesi Tenggara di tengah kunjungan presiden,” ujar Hazrul.
Ketua Bapilu juga menitip pesan buat tim pengamanan, khususnya pihak kepolisian agar memberikan edukasi, bahwa aksi demo hari ini tidak tepat dan perlu dipertanyakan apakah aksi demo hari ini memiliki izin atau tidak.
Laporan : Rustam
