TenggaraNews.com, KENDARI — Mahasiswa pascasarjanan Fakultas Hukum Universitas Gadja Mada (UGM), Muhammad Takdir Al Mubarak mengapresiasi program konsultasi hukum gratis di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), yang dipionir oleh Kopi Rata Kiri.
Kandidat Magister Ilmu Hukum FH-UGM Peneliti Tindak Pidana Korupsi ini menilai, bahwa program tersebut perlu diberikan apresiasi yang begitu besar. Apalagi, hal itu sangat mendapat dukungan dari pemerintah Dldaerah.
Terlepas dari itu semua, lanjut mantan Ketua BEM Fakuktas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari ini, program konsultasi hukum gratis ini juga sedikit-banyaknya mencoba membantah stigma yang beredar dan melekat di masyarakat, bahwa untuk mendapatkan konsultasi hukum harus memerlukan biaya yang tidak sedikit (mahal).
“Maka dengan lahirnya program ini stigma itu coba dipatahkan,” ujarnya, melalui siaran pers yang diterima redaksi Tenggaranews.com, Rabu 30 Juni 2021.
Dia juga menambahkan, bahwa ada satu adagium usang yang berbunyi “ad recte docendum oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognitio a nominibus rerum dependet”. Yang artinya, untuk dapat memahami sesuatu, perlu diketahui terlebih dahulu namanya, agar mendapatkan pengetahuan yang benar. Secara a contrario, adagium tersebut dapat pula dimaknai bahwa tidak diperolehnya pengetahuan yang benar karena tidak telebih dahulu diketahui namanya dengan baik.
Dalam konteks ini, kata dia, lahirnya program konsultasi hukum gratis yang dipionir oleh Kopi Rata Kiri adalah menjadi suatu wadah untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, terkait dengan ilmu hukum itu sendiri, karena langsung diberikan oleh orang-orang yang mahfum di bidang hukum. Dalam hal ini memberikan edukasi kepada masyarakat awam.
“Melihat data rekapitulasi yang pernah saya terima dari Rutan Kelas II B Raha, bahwa penghuni Rutan Raha sampai dengan April 2021 berjumlah 336 orang dengan pembagian 158 orang narapidana dan 178 orang tahanan. Dilihat dari jenis tindak pidana yang dilakukan tiga tertinggi adalah tindak pidana perlindungan anak dengan total keseluruhan 79 orang yang terdiri dari 45 orang Narapidana dan 34 orang tahanan, disusul kedua tertinggi adalah tindak pidana penganiayaan dengan jumlah 48 orang yang terdiri dari 13 orang Narapidana dan 35 orang tahanan, dan ketiga tertinggi adalah tindak pidana narkotika dengan total 46 orang yang terdiri dari 23 orang Narapidana dan 23 orang tahanan,” bebernya.
Dijelaskannua, dari keseluruhan total penghuni Rutan Kelas II B Raha tersebut yang berjumlah 336 orang, sehingga membuat kondisi Rutan over capacity tidak sesuai dengan kapasitas daya tampung Rutan Raha yang sesungguhnya.
Berdasarkan data tersebut, dapat pula dikatakan bahwa tingkat kriminalitas di Kabupaten Muna masih sangat tinggi, khususnya berkaitan dengan pelindungan anak, penganiayaan dan narkotika. Sehingga dengan lahirnya wadah konsultasi hukum gratis ini dapat saja berperan ganda. Disatu sisi memberikan bimbingan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat, di sisi yang lain juga bertindak untuk menanggulangi terjadinya kejahatan. Dalam artian, edukasi yang diberikan kepada masyarakat tetang ilmu hukum secara tidak langsung juga memberikan impact kepada masyarakat bahwa jika melakukan perbuatan yang dilarang maka konsekuensinya dapat dikenai sanksi berupa penjara ataupun denda dalam perkara-perkara pidana.
Menurutnya, hal ini efektif dilakukan dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya suatu kejahatan, yakni dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan mencantumkan ancaman-ancaman pidananya berupa penjara, bahkan juga berujung pidana mati untuk tindak pidana tertentu, yang dalam konteks teori hukum pidana hal ini yang diungkapkan oleh Peter Hoefnagels sebagai influencing views of society on crime and punishment/mass media yakni mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana dan pemidanaan melalui media masa.
“Secara keseluruhan, tentu saya sangat mengapresiasi langkah dari Kopi Rata Kiri untuk membuka program konsultasi hukum gratis ini, mengingat statistik kejahatan yang terjadi di Kabupaten Muna masih dianggap tinggi, maka perlu menjadi perhatian tidak saja aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh masyakat tetapi menjadi perhatian kita semua. Maka dengan langkah-langkah memberikan edukasi kepada masyarakat juga adalah salah satu jalan untuk mencegah terjadi suatu kejahatan,” ungkapnya.
Dia juga menegaskan, bahwa ketidak tahuan akan hukum bukanlah merupakan suatu alasan orang tersebut terbebas dari hukuman, hal ini sebagaimana asas yang dikenal di dalam hukum yang berbunyi “ignoratia leges excusat nenimem” yang artinya ketidak tahuan hukum bukanlah alasan pembenar.
Laporan : Muh. Beni
