TenggaraNews.com, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas PU Bina Marga dan SDA telah mengalokasikan dana APBD tahun 2021, untuk pengaspalan jalan yang menghubungkan jalan poros Kendari-Motaha Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dan Motaha-Puriala.
Hal ini diungkapkan Aksan Jaya Putra (AJP), Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra, setelah melihat kondisi jalan poros tersebut tak kunjung diperbaiki oleh Pemprov Sultra.
Disebutkannya, anggaran itu mencuat ketika DPRD Sultra bersama Pemprov Sultra mengadakan rapat pembahasan APBD untuk tahun 2021.
Dimana, saat dibahas, AJP menanyakan langsung ke pihak terkait dalam hal ini Kadis Perkerjaan Umum (PU) Bina Marga dan SDA Sultra.
Menurut Kadis PU, kata AJP, anggaran pengaspalan itu rinciannya ruas jalan poros Kendari-Motaha kurang lebih Rp3.7 miliar.
Sementara ruas jalan poros Motaha-Puriala anggarannya sebesar Rp3.2 miliar, lanjutan pengaspalan tahun anggaran 2020 lalu.
Namun kenyataannya ketika APBD 2021 berjalan, pria yang kerap disapa AJP ini kaget bersama anggota Komisi III lainnya.
Sebab, ia mendapat informasi bahwa dari aliansi mahasiswa, anggaran Rp3.7 miliar itu sisa Rp350 juta.
“Ketika anggaran seperti itu, berarti swakelola kan. Saya pikir jika dikelola dengan baik, harusnya dapat tertangani,” ujarnya.
Namun fakta lain, jika merujuk dari beberapa sumber foto yang menunjukkan ruas jalan tersebut, sudah semakin parah kerusakannya. Bahkan sudah menyerupai kubangan air.
Sehingga ia meminta kepada pemerintah, agar segera menangani secepatnya, biar bagaimana pun ruas jalan itu merupakan jalan utama yang menghubungkan beberapa kabupaten dengan Kota Kendari.
“Dengan adanya Kadis baru, harusnya dia mampu menjawab tantangan ini. Karena saya menyaksikan, tahun lalu salah satu pegawai PU disandera,” ungkapnya.
Menyikapi kembali yang konon anggaran tahun ini hanya untuk perawatan, khusus di ruas jalan poros Kendari-Motaha, AJP meminta Dinas PU Bina Marga dan SDA Sultra harus benar-benar memaksimalkan anggaran yang ada.
Karena jika menunggu perubahan APBD tahun 2021, waktunya begitu singkat. Sebab pekerjaan yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut harus melalui lelang.
Makanya ia menyarankan dinas terkait harus jeli melihat kondisi dalam menangani perbaikan jalan darurat secara keseluruhan.
Teknisnya, lanjut AJP menyarankan Dinas PU agar menurunkan alat berat Greder untuk mengelupas seluruh aspal sudah rusak.
Setelah itu, barulah diturunkan material kelas B antara campuran suplit dan sertu kali atau sungai.
Kemudian material dipadatkan menggunakan vibro dan ditambah Prime Coat atau aspal cair, supaya material kelas B dapat bertahan lama.
Dengan begitu, politisi muda Partai Golkar Sultra ini yakin bila model penanganannya seperti itu, maka jalan tersebut dapat bertahan selama satu tahun, sambil menunggu penganggaran di APBD 2022.
“Jika ini terjadi, maka penganggaran pengaspalan tinggal dihitung. Inikan tergantung teknis mereka, biar bagaimana pun saya lama berkecimpung di dunia pengaspalan,” jelas AJP.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah serius untuk menangani problem yang dihadapi masyarakat, utamanya infrastruktur jalan.
“Penanganannya tergantung pemerintah, yang jelas kami di Komisi III utamanya saya pribadi terus memperjuangan apsirasi masyarakat menyangkut masalah jalan,” tandasnya.
Laporan : Rustam
