TenggaraNews.com, KENDARI – Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal honor Satgas Covid-19 di DPRD Sultra menjadi riuh, antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra dengan honorer Satgas.
“Urusan birokrat jangan ditunda-tunda. Kenapa honor Satgas sampai telat dibayarkan seperti ini. Padahal yang saya dengar personil gabungan Satgas Sultra dikategorikan salah satu Satgas terbaik. Inikan ironi namanya, ” ujar Frebi, Ketua Komisi IV DPRD Sultra bidang kesejahteraan rakyat dan kesehatan pada Selasa,12 Oktober 2021.
“Bapak tidak pernah ada di lapangan hanya sekedar melihat kesulitan apa yang kami rasakan. Bapak tidak pernah tau di lapangan makan mie instan, kekurangan air minum, kita tinggalkan anak istri di rumah. Tapi bapak jangankan mau melihat kita, duduk bersama membahas persoalan ini pun tidak pernah, ” ujarnya.
Menyikapi hal itu, Kepala BPBD Sultra, Muhammad Yusuf dalam RDP itu menegaskan bahwa hari ini juga proses pembayaran honor Satgas akan ditindaklanjuti.
“Persoalan ini sudah selesai, kendala kemarin itu karena review dari inspektorat. Kami berjanji proses administrasi hari ini selesai. Sedangkan proses pembayaran itu melalui BPKAD, lalu di transfer ke rekening masing-masing. Hari ini sudah selesai ditandatangani setelah mendapat tanggapan dari BPKP. Honor saya juga kan ada disitu, ya saya juga mau,” katanya.
Mendengar pernyataan itu, anggota Komisi IV DPRD Sultra, Muhammad Poli, mengimbau pihak terkait agar komitmen segera merealisasikan tuntutan personil gabungan Satgas Covid-19 di meja hearing hari ini.
“Kita sudah dengar sendiri. Hari ini pihak BPBD Sultra sudah berjanji akan merealisasikan tuntutan massa. Kalau ternyata belum juga terealisasi, kami siap menindaklanjuti kembali sampai persoalan ini selesai,” kata Poli.
Diketahui, anggaran personil gabungan Satgas Covid-19 dialokasikan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh media ini, kisaran anggaran yang akan dibayarkan yakni senilai Rp 3 Miliar.
Laporan : Rustam
