TenggaraNews.com, WAKATOBI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Posa’asa dan Advokasi Masyarakat (POM) Wakatobi meminta secara tegas kepada DPRD untuk tidak melakukan pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) sebelum rakyat menggugat dan terjadi Huru-hara di daerah.
Ketua POM Wakatobi La Moane Sabara menegaskan, DPRD Wakatobi agar melihat semua persoalan yang terjadi, bukan hanya soal pengangkatan lurah Patipelong yang sarat dengan pelanggaran.
Namun persoalan pengangkatan pegawai lainnya yang tidak profesional harus dipertanyakan oleh DPRD.
” Harusnya DPRD juga melihat berbagai persoalan yang terjadi dengan kebijakan bupati hari ini, ” tegas Ketua LSM POM Wakatobi La Moane Sabara pada Rabu, 26 Januari 2022.
Menurut dia, banyak sebenarnya menjadi sorotan DPRD diantaranya sejumlah guru SD yang dilantik sebagai Lurah.
Padahal di sekolah tempat mereka mengajar sangat kekurangan guru.
Lanjutnya, bukan hanya itu, termasuk tenaga medis pegawai Puskesmas yang dilantik sebagai Kabag Umum dan tenaga kedokteran yang dinonaktifkan.
Selain itu banyak tenaga kesehatan yang sudah mengabdi malah tidak diberikan SK.
Padahal program Pemda dalam bingkai Wakatobi sentosa salah satunya adalah Merdeka sehat.
” Jika demikian yang terjadi, maka DPRD harus mengambil langkah tegas bukan hanya menggertak sambal, bila perlu langkah pembentukan Pansus yang diwacanakan itu segera dilakukan untuk penyelamatan daerah, ” ujarnya.
Laporan : Syaiful
