TenggaraNews.com, KENDARI – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Laoly mengajak seluruh jajaran kementerian yang dinahkodainya tersebut se Indonesia, agar tetap solid dan kompak dalam bekerja, berkinerja secara cepat untuk segera menyelesaikan sisa target 2017 dan melaksanakan target 2018 dengan tuntas dan berkualitas.
“Hari ini kita bersama-sama mengukuhkan kembali komitmen kita melalui Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2018. Saya minta, janji kinerja ini bukan hanya sekedar diucapkan, melainkan harus segera diimplementasikan dalam perjalanan kita berkinerja sepanjang tahun 2018 ini,” ujar Yasonna melalui sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Klas IA Kendari, Adhar.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan, bahwa tantangan dan hambatan akan selalu ada, bisa saja besar dan bisa juga kecil. Tetapi adanya tantangan dan hambatan janganlah menjadi kendala dalam mewujudkan kepemerintahan yang efektif dan efisien (good governance). Jadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang untuk berbuat, yang terbaik dengan mengerahkan kemampuan serta daya upaya yang dimiliki.
Menurut dia, sikap, mental, dan perilaku akan menentukan keberhasilan dalam mengatasi hambatan dan tantangan yang ada. Janji kinerja tahun 2018 ini, adalah salah satu cara untuk memotivasi agar bergerak secara serentak berkinerja, untuk Kementerian Hukum dan HAM yang lebih berprestasi.
Tahun 2018, kata dia, adalah tahun keempat dalam kerangka pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai tahun politik, karena pada tahun 2019 akan dilaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilu. Oleh karena itu, jajaran Kementerian Hukum dan HAM diminta untuk melaksanakan sejumlah tugas yang sudah ditargetkan. Diantaranya, menjaga netralitas, dan bebas dari paham politik manapun sebagaimana amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014. Sebab, 2018 adalah tahun politik yang diwarnai dengan dimulainya pilkada serentak di 171 daerah pada tanggal 17 Juni 2018 nanti, sekaligus tahun persiapan menuju Pemilu Presiden serta Pemilu Legislatif 2019.
Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi dua agenda Internasional yaitu Asian Games 2018 dan IMF World Bank Annual Meetings 2018. Olehnya itu, Ia meminta jajaran Kemenkumham khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan koordinasi dengan K/L lain terkait agenda tersebut.
“Mengingat para tamu dan pesertanya adalah Warga Negara Asing. Saya minta Kantor Wilayah yang wilayahnya menjadi lokasi kegiatan bertaraf internasional, agar pro aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat guna mendukung suksesnya acara tersebut,” terang Menteri Yasonna Laoly.
“Kita sudah menerima rapel tunjangan kinerja dan kenaikan tunjangan kinerja, saya minta saudara-saudara terus berkinerja melaksanakan reformasi birokrasi melalui implementasi 8 (Delapan) area perubahan secara konsisten. Saya ingin tahun 2018 ini ada satuan kerja atau UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang berhasil meraih WBK/WBBM. Tadi kita telah menandatangani Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kementerian Hukum dan HAM RI. Ini penting bagi Kementerian kita, karena adanya WBK/WBBM adalah salah satu bukti bahwa jajaran Kemenkumham berkomitmen untuk berkinerja lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien,” tambahnya.
Oleh karena itu, Yassona memerintahkan kepada seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk menindaklanjuti hal tersebut, dan segera menyusun langkah strategis agar WBK/WBBM dapat diraih oleh satuan kerja di lingkungan Kemenkumham pada tahun 2018. Sebagaimana diketahui, hasil evaluasi Ombudsman RI tahun 2017 kemarin, layanan publik Kemenkumham sudah berada dalam “zona hijau” yang artinya kualitas layanannya sudah cukup bagus. Tetapi, pencapaian itu tak lantas membuat berhenti sampai di situ, kualitas tersebut harus dijaga dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Tahun 2018, Ombudsman RI akan kembali mengevaluasi layanan publik dengan fokus utama pada layanan pemasyarakatan dan imigrasi. Sehingga perlu dipersiapkan dengan baik, hilangkan budaya-budaya yang tidak mendukung performa layanan publik, antara lain pungutan liar.
Selanjutnya, seluruh jajaran juga harus fokus pada pelaksanaan tugas fungsi dengan memperhatikan output, outcome, dan impact yang dihasilkan. Perlu diingat, bahwa APBN yang diamanahkan adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan pribadi. Sehingga, manfaatkan APBN dengan secermat mungkin untuk aktivitas yang berdampak langsung kepada rakyat.
Diakhir sambutannya, Menteri Yasonna Laoly mengutip sebuah kalimat untuk memotivasi jajarannya, yaitu ”Tak Perlu Kesangsian Terhadap Kita Dijawab dengan Kata-kata, Jawablah dengan Kinerja dan Karya yang Nyata.” Artinya adalah, kesangsian dari publik karena kinerja kita di masa lampau harus kita jadikan penyemangat untuk maju, yaitu dengan cara menjawabnya melalui kinerja nyata.
“Selamat merajut karya, mengukir prestasi, membuat terobosan, dan menghadirkan pembaharuan di tahun 2018. Semoga tahun 2018 ini adalah tahun prestise dan prestasi bagi Kementerian Hukum dan HAM,” tutupnya.
Laporan: Muhamad Isran
