TenggaraNews.com, WAKATOBI – Anggota Komisi II DPR RI, Hugua menilai, kesepakatan dan dukungan penuh empat pejabat negara dalam merumuskan rencana menjadikan Kabupaten Wakatobi tuan rumah pelaksanaan rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2022 mendatang merupakan ajang penting bagi Kabupaten Wakatobi menemukan momentum untuk kembali membangkitkan dan menggetarkan dunia.
“Jadi, kehadiran dan komitmen Wamen ATRBPN di Wakatobi, Gubernur Sultra, saya selaku mantan Bupati Wakatobi dua periode yang kini jadi mitra kerja Kementerian ATRBPN di Senayan, ditambah Bupati Wakatobi untuk menggelar GTRA di Wakatobi adalah momentum yang meyakinkan kita, dan hampir dipastikan Presiden RI akan hadir di Wakatobi pada Maret 2022 mendatang,” ungkap Hugua, saat mendampingi kunjungan kerja Wamen ATRBPN di Wakatobi beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini menjelaslan, momentum GTRA tentunya akan saling berkaitan dengan status Wakatobi sebagai 10 top destinasi pariwisata nasional, yang hingga kini belum pernah dikunjungi Presiden RI, Joko Widodo.
“Olehnya itu, kehadiran empat tokoh di atas telah disepakati Bupati Wakatobi dan Gubernur Sultra untuk membuat komitmen terkait segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan nanti. Bupati Wakatobi dan Gubernur Sultra mengambil tanggung jawab untuk mendanai,” ucap Hugua.
Ketua PHRI Sultra ini menambahkan, masyarakat Sultra, khususnya masyarakat Wakatobi patut berbangga bahwa momentum itu ditemukan saat pertemuan empat tokoh tersebut. Dimana beberapa jam sebelumnya, rencana itu hampir gagal karena meragukan segala akomodasi dan masalah-masalah infrastruktur lainnya.
Dengan optimisnya, Hugua meyakinkan jika Wakatobi bukan kali pertama akan menjadi tuan rumah pelaksanaan event nasional. Karena saat menjabat Bupati Wakatobi dua periode, beberapa kali event nasional hingga internasional telah sukses diselenggarakan di daerah tersebut.
Hugua menyebutkan, Wakatobi menjadi tuan rumah pelaksanaan Seminar Internasional dan Festival Tradisi Lisan Nusantara pada 1 – 3 Desember 2008 lalu. Di masa itu bersamaan dengan dibukanya Bandar Udara Matahora Wakatobi.
Saat Hugua menjabat bupati dua periode, Wakatobi juga sukses menjadi tuan rumah pertemuan bupati dan wali kota enam negara CTI, yang dihadiri delegasi dari enam negara CTI pada 19 Mei 2011 silam. Disamping itu juga pada September 2015, dilaksanakan Asia- Pacific “ local Government voices toward habitat III an a New Urban Agenda “ yang dihadiri oleh 178 bupati/ wali kota dan gubernur Asia Pasific serta ratusan delegasi lainya .
Masih banyak catatan pelaksanaan event internasional dan nasional di Kabupaten Wakatobi. Sehingga membuat Hugua merasa berkewajiban untuk meyakinkan semua pihak termasuk Kementerian ATRBPN untuk tidak menjadikan alasan bahwa infrastruktur di Wakatobi belum menjamin.
“Saya selaku Ketua PHRI dan Ketua GIPI Sultra yang berkaitan dengan hotel dan industri pariwisata. Saya hampir pastikan bahwa infrastruktur di Wakatobi telah siap. Olehnya itu, saya berani meyakinkan Wamen ATRBPN dan Gunernur Sultra melalui sisi industri pariwisata telah siap,” ungkap Hugua.
Hugua juga berpandangan, pelaksanaan Rakor GTRA 2022 nanti merupakan momentum kebangkitan Wakatobi untuk kembali menggeliat dan menggetarkan dunia. Kehadiran Presiden RI akan memberikan rahmat untuk kesejahteraan masyarakat Wakatobi, karena kehadiran Presiden RI, disamping forum GTRA, Presiden juga harus merencanakan rehabilitasi terumbu karang di pusat segi tiga karang dunia dimana dihuni enam negara. Dan pusatnya di Wakatobi, Indonesia.
“Maka kehadiran Presiden di Wakatobi akan memberikan secara simbolis rehabilitasi atau penanaman coral (terumbu karang). Dan juga memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia simbol negara kelautan. Memberikan simbol kepada dunia bahwa Indonesia tidak setengah-setengah menurunkan emisi karbon, tapi betul-betul sebuah komitmen berkaitan dengan lingkungan yang mendukung gerakan reforma agraria,” jelas Hugua.
Reforma agraria, kata Hugua, mensingkronkan seluruh kepentingan berkaitan dengan ruang dan tanah. Sehingga rezim kehutanan, masyarakat, batas-batas antara hutan dan sebagainya tidak lagi tumpang tindih tapi selalu koordinasi.
“Aspek lainnya juga, yakni komunitas suku Bajau di Wakatobi sebagai komunitas Bajau terbesar di dunia, yang selama ini jadi suku terapung dan tidak punya hak akan dipikirkan. Agar berhak mendapatkan sertifikat atas hak wilayah yang ditempatinya. Sehingga momentum ini penting untuk kepastian hukumnya. Forum nanti juga sebagai sinyal kepada dunia bahwa Indonesia serius mengurangi emisi karbon. Jadi ini adalah momentum yang hampir diyakini,” tutup Hugua.
Laporan : Ikas
