TenggaraNews.com, KENDARI – PAUR Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor, Kantor Samsat Kendari, IPTU Dewa Ayu Widya mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan disetiap daerah di Sultra, maka Pemda setempat harus membangun kantor Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Dengan peningkatan pelayanan ini, pihaknya optimis pendapatan daerah akan semakin meningkat.
Disebutkannya, salah satu daerah yang belum memiliki Kantor Samsat yakni Kabupaten Wakatobi. Sebab, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat harus ditunjang dengan fasilitas atau kantor Samsat di daerah itu.
”Jadi saya harap kepada pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk memikirkan masalah ini, agar bisa mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut,” kata Dewa Ayu.
Ia mengatakan, dalam kepengurusan pajak kendaraan, masyarakat Wakatobi masih harus mengurus di Samsat Kota Baubau, akibat belum adanya kantor Samsat di daerah tersebut.
”Untuk itu, Pemerintah Wakatobi agar kiranya mengambil langkah untuk membangun Kantor Samsat, agar masyarakat Wakatobi tidak datang lagi di Kota Baubau jika mau mengurus pembayaran pajak kendaraan. Karena itu sangat merugikan bagi masyarakat,” katanya.
Apalagi, lanjutnya, dari 17 Kabupaten/Kota di Sultra, hanya Kabupaten Wakatobi yang belum memiliki Kantor Samsat.
”Ini tanggung jawab pemerintah setempat, agar kiranya mengambil langkah torobosan terkait masalah ini,” harapnya.
Ia mengaku, di tahun 2017 lalu pihaknya sudah melakukan survei terkait pembangunan kantor Samsat di daerah kepulauan itu, tetapi pemerintah setempat belum ada persiapan untuk itu.
”Mudah-mudahan di tahun 2018 ini pembangunan kantor Samsat dapat terealisasi, sehingga kami (Polda) akan mandirikan juga seperti dengan Kabupaten/Kota lainnya,” terangnya.
Sedangkan di tahun 2017 lalu, ada dua kantor Samsat yang telah di lresmikan atau di mandirikan oleh Polda Sultra, yaitu Bombana dan Buton.
”Jadi, kami harap ditahun 2018 ini, kantor Samsat di Kabupaten Wakatobi bisa juga di mandirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tutupnya.
Laporan: Muhamad Isran
