Bram Sebut Koalisi Masyarakat Cinta NKRI Kurang Cerdas Menempatkan Rasa Cintanya

TenggaraNews.com. KENDARI – Penolakan deklarasi #2019 Ganti Presiden dari Koalisi Masyarakat Cinta NKRI Sultra mendapatkan tanggapan bervariatif dari sejumlah element masyarakat lainnya. Salah satunya datang dari salah seorang aktivis muda, Bram Barakatino.

Menurut dia, nama lembaga tersebut merupakan front yang sangat indah jika dimaknai. Hanya saja, dirinya berharap hal itu bukan “gombalan” yang memproduksi Hoax.
Takutnya, kata dia, bisa terjebak dalam kesalahan berfikir.

“Saya melihat, apa yang sanak saudara saya manifestasikan itu, tentu patut di apresiasi. Bahwa ternyata, mereka juga mencintai kedamaian dan NKRI,” ujar Bram kepada TenggaraNews.com, Minggu 14 Oktober 2018.

Menurutnya, Koalisi Masyarakat Cinta NKRI tersebut masih kurang cerdas menempatkan rasa cinta itu. Akibatnya ada wajah kegagalan berfikir di sana.

“Demi objektifitas, saya rasa patut kita mengedepankan norma dan aturan perundang-undangan sebelum berstatetment, apalagi di media masa seperti itu,” tambahnya..

Lebih lanjut, Bram menjelaskan, bahwa sepanjang pengetahuan dirinya, belum ada putusan hukum yang lahir dari kajian – kajian ilmiah yang memutuskan bahwa gerakan #2019 Ganti Presiden itu makar. Artinya, klaim makar yabg digembar-gemborkan itu hanya presepsi sekelompok orang tertentu.

“Anehkan, presepsi yang menurut saya prematur lalu di daulatkan bahwa hal tersebut mewakili masyarakat Sultra. Yang jadi pertanyaan saya, masyarakat yang mana?,” ucapnya.

Di sisi lain, somasi yang dilontarkan terbilang extrim bahkan bernuansa ancaman. Tidak akan memberikan sebidang tanahpun di Sultra untuk deklarasi tersebut.

“Memangnya Sultra ini punya siapa?
Kan konyol itu,” terangnya.

Menurut Bram, ada baiknya pernyataan itu kembali dicabut, lalu menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Sebab, dirinya khawatir, pernyataan yang sangat kontrofersi itu akan memicu konflik lalu membahayakan keselamatan pribadi.

Disisi lain, kata dia, sebagai negeri yang menganut faham demokrasi, maka patut menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Andai gerakan #2019 Ganti Presiden itu sudah diklaim makar oleh lembaga berwenang, mungkin patut untuk ditolak.

“Hal yang saya bingungkan setelah melihat stetment dari koalisi itu, apakah diantara mereka ada profesor atau mungkin advokat dan pakar hukum tata negara? Tiba-tiba muncul tuduhan makar. Dasarnya apa?,” imbuhnya. (IC/red)