Tolak Deklarasi #2019GP, Forum Masyarakat Cinta NKRI Minta Polda Sultra Tak Beri Izin

TenggaraNews.com, KENDARI – Rencana deklarasi #2019 Ganti Presiden di Sultra, yang akan digelar pada Minggu 21 Oktober mendatang nampaknya mendapatkan penolakan dari sejumlah element masyararakat bumi anoa, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Cinta NKRI Sultra.

Alasannya, gerakan tersebut dinilai sebagai upaya untuk merubah sistem kenegaraan alias makar. Dan deklarasi tersebut akan berimplikasi pada perpecahan dikalangan masyarakat, sehingga berujung pada pertumpuhan dara antar sesama anak bangsa.

Olehnya itu, secara tegas Forum Masyarakat Cinta NKRI Sultra yang erdiri dari forum masyarakat cinta damai, majelis rakyat untuk keadilan, forum masyarakat peduli dan pemerhati bangsa dan DPM Hukum UHO Kendari menyampaikan penolakan mereka terhadap agenda deklarasi #2019 Ganti Presiden di Sultra.

Ketua Majelis Rakyat untuk Keadilan Sultra, Jamaluddin Tastam menilai, bahwa gerakan tagar tersebut bukanlah aktivitas politik, melainkan sebuah pergerakan untuk merubah sistem dan tatanan kenegaraan. Logikanya, lanjut Jamal, jika kelompok masyarakat tersebut ingin mendeklarasikan terbentuknya organisasi relawan salah satu calon Presiden, maka hendaknya langsung menyebutkan nama figur.

“Kami tidak akan membiarkan dan mengikhlaskan tanah Sultra diwarnai dengan kegiatan propaganda dan makar seperti rencana deklarasi tersebut. Jika deklrasi #2019 Ganti Presiden itu tetap dilaksanakan, maka bisa dipastikan akan terjadi perpecahan yang berakhir pada pertumpahan dara di bumi anoa,” beber Jamaluddin, Minggu 14 Oktober 2018.

Ditambahkannya, sebagai anak bangsa yang ikut bertanggungjawab terhadap persoalan NKRI, maka pihaknya akan terus menjaga keutuhan NKRI dari segala macam kegiatan yang memecah belah bangsa ini.

Lebih lanjut, Jamal menegaskan, pihaknya menginginkan Sultra dalam kondisi damai dan kondusif. Olehnya itu, Jamal berharap agar Polda Sultra tidak memberikan izin kepada kelompok yang hendak melaksanakan gerakan tersebut.

“Kita ini kan sedang menyongsong agenda politik yakni Pilpres dan Pilcaleg 2019 mendatang. Kami berharap pesta demokrasi ini tidak diwarnai dengan kegiatan-kegiatan yang provokatif, dan berdampak pada perpecahan di masyarakat,” tambahnya.

Menurut Jamal, gerakan tersebut sudah terbukti menimbulkan perpecahan, karena dalam perjalanannya deklarasi tagar ini telah banyak menelan korban.

“Kalau mereka tetap melakukan gerakan tersebut di Sultra, maka saya bisa pastikan kami akan turun ke jalan, untuk melakukan aksi penolakan,” terangnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPM Hukum UHO Kendari, LM. Mardan menjelaskan, bahwa deklarasi tagar tersebut bermakna untuk mengganti sistem. Menurut dia, #2019 Ganti Presiden bukanlah sebuah gerakan politik, tapi merupakan bagian dari upaya makar.

“Yang kami lakukan ini merupakan gerakan imparsial dan independent, tidak ada tendensi dan tunggangan politik. Untuk itu, kami dengan tegas menolak gerakan #2019 Ganti Presiden,” jelasnya.

Jika ditafsirkan, kata dia, berdasarkan hukum administrasi negara, gerakan tersebut merupakan sebuah upaya perubahan sistem kenegaraan. Dan hal ini emicu lahirnya PKI dan ISIS zaman now.

“Kami menolak adanya gerakan ini. Apalagi, berdasarkan informasi yang beredar, bahwa akan dilakukan deklarasi #2019 Ganti Presiden di Sultra. Untuk itu, sekali lagi secara tegas kami menyatakan menolak adanya deklarasi tagar tersebut di Sultra,” tegasnya. (Rustam/red)