TenggaraNews.com, KONSEL – Kepala Desa (Kades) Rakawuta, Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Oddang, mengaku dimintai sejumlah uang un oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Konsel untuk meninjau lokasi HGU perusahaan perkebunan sawit PT Merbaujaya indahraya Group.
Kepala Desa Rakawuta Andi Oddang, mengaku pihaknya bersurat untuk meminta BPN untuk mmeninjau lokasi di desanya sebagaimana dilansir dari laman SIMPULINDONESIA.COM.
Lokasi yang dimaksud adalah lokasi yang diduga diserobot oleh perusahaan kelapa sawit PT Merbaujaya Indahraya Group.
Andi Oddang mengakui bahwa dirinya dimintai pembayaran oleh BPN Konawe Selatan untuk meninjau kembali HGU PT Merbau yang tumpang tindih dengan lahan masyarakat.
“Iya betul itu, tiba-tiba pada saat bulan puasa dia (oknum staff BPN Konsel) koordinasi dengan saya, saya datang mi, katanya ada yang mau dibicarakan penting,”Kata Andi Oddang kepada tim SIMPULINDONESIA.COM melalui pesan suara whatsapp.
Andi Oddang juga menerangkan dirinya dipanggil BPN Konawe Selatan untuk diperlihatkan rincian pembayaran peninjauan lokasi.
“Ternyata dia kasih lihat saya rinciannya itu, rincian yang harus kita bayar kalau BPN turun sebesar Rp. 21.890.000, dia menyuruh saya menawar, tapi saya itu hari tidak mau menawar, saya bilang saya tidak berani menawar pak, karena saya harus koordinasi dengan warga saya jadi sampai saya diam,” terang Kepala Desa Rakawuta.
Namun Andi Oddang menolak untuk melakukan pembayaran yang diminta BPN Konawe Selatan itu.
“Dua hari yang lalu dia telfon saya dia bilang ada yang mau dibayarkan, saya bilang saya tidak bisa pak warga saya tidak mampu bayar segitu, dia (oknum staf BPN Konsel) jawab saya lapor keatasan saya,” tambahnya.
Oknum Staff BPN Konawe Selatan saat didatangi oleh Kepala Desa Rakawuta, oknum tersebut mengatakan bahwa bukan tidak turun melainkan ditunda.
“Pada saat itu saya menghadap itu hari, saya bilang kalau saya tidak bayar ini pak BPN tidak turun, dia bilang sebenarnya bukan tidak turun tapi ditunda lagi, jadi itu bahasanya mereka itu di BPN,” jelas Andi Oddang.
Andi Oddang membeberkan pihaknya meminta BPN Konawe Selatan turun untuk meninjau kembali HGU PT Merbaujaya.
“Ya saya minta BPN itu turun untuk meninjau HGU PT Merbau yang tumpang tindih dengan lahan warga disini itu ada peta penempatannya dari pemerintah dulu transmigrasi swakarsa makanya saya menyurat untuk ditinjau kembali kenapa tiba-tiba ada HGU di desa kami,”Tambahnya.
BPN Konawe Selatan kata Andi Oddang memang diperintahkan oleh Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan peninjauan kembali.
“Dan dilanjut waktu pertemuan di Ombudsman disuruh BPN meninjau kembali tapi duluan surat saya, saya sudah menyurat baru pertemuan di Ombudsman, baru BPN panggil saya untuk koordinasi masalah pembayaran itu,”Ujar Andi Oddang.
Diketahui rincian yang diperlihatkan oknum staff BPN Konawe Selatan tersebut membawa laptop ke ruang pertemuan dengan Kepala Desa Rakawuta.
Sampai berita ini ditayangkan, tim SIMPULINDONESIA.COM masih berupaya melakukan konfirmasi kepihak terkait.
Laporan : Kas
Editor : Tam
